KPAI Apresiasi Inovasi-Inovasi Daerah Dalam mengatasi Permasalahan PPDB 2022

KLIKANGGARAN -- Dalam siaran Pers yang dikeluarkan oleh KPAI, pihaknya mengapresiasi Inovasi-inovasi Daerah dalam mengatasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.

Sebagaimana diketahui bahwa PPDB ini merupakan perhelatan rutin tahunan yang biasanya cukup memusingkan jika tanpa adanya inovasi-inovasi dari setiap daerah.

Inovasi-inovasin inilah yang kemudian memudahkan PPDB sehingga para orangtua dan juga calon anak didik menjadi termudahkan.

Baca Juga: Ribuan Masyarakat Sridadi Lakukan Aksi Damai Dukung SE Gubernur Jambi

Berikut siaran Pers dari pihak KPAI tentang apresiasi inovasi-inovasi PPDB dari setiap daerah.

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) adalah perhelatan rutin tahunan yang selalu membuat pening banyak orangtua peserta didik yang berburu sekolah negeri. Problem umum hampir disemua daerah adalah terbatasnya jumlah sekolah negeri dan penyebaran yang tidak merata, padahal animo masyarakkat untuk masuk sekolah negeri sangat tinggi, jauh melampaui kapasitas atau kuota yang tersedia.

“Sementara menambah jumlah sekolah negeri bukanlah perkara mudah bagi banyak daerah, ada lahan tapi tidak ada anggaran membangun gedung sekolah termasuk memenuhi semua sarana dan prasarananya serta tenaga pendidiknya. Namun, ada juga daerah yang memiliki anggaran membangun sekolah negeri baru, namun tak ada lahan yang bisa dibeli untuk membangun sekolah.”ujar Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Inovasi Daerah Dalam Pelaksaan PPDB Tahun 2022

Setelah pelaksanaan PPDB sistem zonasi berlangsung 5 tahun, ternyata banyak daerah mulai membenahi dan membuat inovasi-inovasi baru bagi upaya perubahan kebijakan yang lebih baik, dengan tujuan semakin banyak anak dapat mengakses sekolah negeri meskipun diwilayah kelurahan atau kecamatan tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tidak ada sekolah negerinya.

Baca Juga: Inilah Alasan Nupur Sharma Mendapat Hujatan dari Muslim Seluruh Penjuru Dunia, Tagar 'Boikot India' Trending!

Inovasi-inovasi tersebut diantaranya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan Provinsi Sumatera Utara yang membuat kebijakan zona khusus untuk wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya. Apalagi Sumatera Utara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan 34 kabupaten/kota maka dapat dipastikan akan memiliki banyak wilayah kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya.

Inovasi lain dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat kebijakan PPDB bersama sekolah swasta untuk wilayah yang tidak ada sekolah negerinya, anak-anak yang tidak mampu dapat mendaftar PPDB di sekolah swasta dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kebijakan ini sudah dimulai tahun ajaran 2021/2022 lalu dan tahun ini jumlah sekolah swasta yang dilibakan dalam PPDB DKI Jakarta bertambah jumlahnya. Kalau tahun lalu baru jenjang SMA, maka tahun ajaran 2022/2023 sudah melibatkan SMK swasta juga,” terang Retno.

Pada tahun 2019-2020, sejumlah Pemerintah Daerah juga berinisatif melayani dan memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di wilayahnya dengan membangun atau menambah jumlah sekolah negeri untuk wilayah yang tidak ada sekolah negerinya, misalnya Pemerintah Kota Bekasi menambah 7 SMP Negeri di wilayah kelurahan/kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya, padahal penduduknya padat. “Hal serupa juga dilakukan pemerintah Kota Tangerang yang bahkan mendirikan 9 SMP Negeri di wilayah padat penduduk, namun tak memiliki sekolah negeri,” ungkap Retno.

Baca Juga: Diskominfo Luwu Utara Dukung Peralihan Siaran TV Analog ke TV Digital