• Selasa, 16 Agustus 2022

FSGI : Pansel KPAI Berpotensi Kuat Langgar UU Administrasi Pemerintahan dan Abaikan Peraturan Presiden

- Senin, 25 April 2022 | 13:13 WIB
fsgi
fsgi

“Dalam surat keberatan yang dilayangkan, Retno mempertanyakan mengapa saya tidak lulus, untuk itu Retno mengajukan permintaan tampilkan data sebagai pembeda yang lulus dan tidak lulus. Permintaan informasi perlihatkan data yang lulus dan tidak lulus peserta anggota KPAI dalam rangka transparansi yang sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2016 pasal 16”, ujar Guntur Ismail Ketua Tim Advokasi Hukum FSGI.

Guntur menambahkan bahwa,”Dalam surat tanggapannya, Pansel belum memperlihatkan data alasan yang logis dari ketidaklulusan Retno Listyarti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dugaan bahwa proses penilaian dalam pemilihan dan penentuan 18 calon anggota KPAI yang lulus tidak sesuai dengan ketentuan dan amanat Perpres No. 61 Tahun 2016 diakui secara tersurat oleh Pansel KPAI, dengan uraian sebagai berikut :

Baca Juga: Subscriber Zinidin Zidan Terjun Bebas, Andika dan Kangen Band Malah Meroket

1. Pansel Mengakui hanya menggunakan skor untuk nilai wawancara, sedangkan nilai psikotes dan tes kesehatan tidak ada skor kuantitatif. Padahal, jika mengacu kepada konsep berpikir logis bahwa mengenai penilaian kesehatan mengukurnya menggunakan alat ukur misal pengukuran suhu tubuh dengan alat termometer dan berat badan dengan neraca,tekanan darah dengan tensmeter,dan psikotest hasilnya dapat dinyatakan dengan angka. Sesungguhnya data dalam penilaian kualifikasi dapat dikonversi ke dalam data kuantitatif.

2. mengakui bahwa tidak ada skor penilaian karena tes kesehatan dan psikotes karena menurut PANSEL tidak dapat di kuantitatifkan, padahal jika arahan PANSEL kepada tim dokter dan tim Psikolog jelas, maka semua penilaian itu dapat dilakukan pembobotan atau skor alias dapat di kuantitatifkan. Untuk hasil psikotes misalnya sesorang mendapatkan kategori A, maka A itu tetap dapat diskor misalnya nilai 90-100. Ketika hasil psikotes calon di kategorikan DISARANKAN maka antar peserta yang disarankan dapat dilihat skornya antara rentang 90-100, misalnya nilai 90 dengan nilai 95 dapat diberikan pembobotan skor;

3. mengakui juga bahwa pengumuman kelulusan 18 hanya dikirimkan kepada yang lulus atau terpilih 18, sedang 18 peserta lain tidak mendapatkan pemberitahauan resmi secara tertulis dari Pansel. Padahal, jika Mengacu kepada hukum administrasi tentang pemberian pelayanan informasi yang adil itu terhadap seluruh peserta sebanyak 36 orang,tapi Pansel hanya memberi pengumuman bagi yang lulus seleksi sebanyak 18 orang,dengan surat berkop KPAI belum ada nomor, tanggal, serta tempat di mana surat itu dibuat.

“Dari kejadian mengabaikan dan pembiaran tidak ada informasi pengumuman yang sah kepada peserta anggota KPAI maka Pansel diduga kuat melanggar asas kepastian hukum, tidak cermat ( Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014) dan tidak profesional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2016”, tegas Liza Febrianty, anggota tim hukum FSGI.

Selain itu, FSGI menilai bahwa jawaban Pansel KPAI cenderung hendak melepaskan tanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Sedangkan terkait penilaian tes kesehatan dan psikotes yang tak bisa di kuantitatifkan, Pansel cenderung menyalahkan tim dokter dan tim psikolog yang sebelumnya kemungkinan besar tidak diarahkan PANSEL untuk memberikan pembobotan dan skor pada 36 peserta.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Luwu Utara Dorong Pemuda Jadi Petani Milenial

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:42 WIB
X