Tes TWK KPK Telah Usai dan Sah, Kenapa Diusik Lagi?

KLIKANGGARAN -- Ramainya perbincangan mengenai hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap 75 mantan (eks) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Ombudsman Republik Indonesia meminta agar Presiden dan MK (Mahkamah Konstitusi) bertanggung jawab.

Menyikapi hal itu,Pemerhati Politik Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Drs. Bagindo Togar SH., MSi., mengatakan hal tersebut sudah sepatutnya untuk tidak dipersoalkan.

"Padahal, proses tes TWK kenegaraan terhadap pegawai KPK ini telah melibatkan Makamah Agung (MA) dan MK, jadi dimana dan apa lagi yang ingin dipermasalahkan atas Tes TWK itu?" ujar Bagindo, Rabu, 6 April 2022.

Menurut Bagindo, negara Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat), sehingga tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman, Diskominfo Lutra Gelar Pelatihan Website bagi UPT Puskesmas

"Keputusan MK dan Putusan MA menjadi pedoman utama yang mengikat dalam konteks maupun sistem per Undang-undangan kita, sebagaimana tidak ada putusan lebih tinggi dari putusan MK dan MA," ungkapnya.

Terkait prihal untuk eks pegawai KPK yang telah melakukan Gugatan di MK, kata Bagindo, justru ditolak.

"Sedangkan untuk gugatan ke MA telah dinyatakan TWK sah dan konstitusional.
Lantas, mengapa dihebohkan lagi? Biarkan KPK bekerja lebih fokus serta profesional," tambahnya.

Baca Juga: Pemkab Luwu Utara Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI