• Sabtu, 20 Agustus 2022

BPJS Kesehatan Apresiasi Kejati Papua Sukseskan Program JKN-KIS

- Jumat, 11 Februari 2022 | 06:30 WIB
Penyerahan piagam penghargaan ke Kejati Papua atas kerjasama penegakan kepatuhan peserta Program JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah – Badan Usaha (PPU-BU) di Wilayah Provinsi Papua (Dok. Istimewa)
Penyerahan piagam penghargaan ke Kejati Papua atas kerjasama penegakan kepatuhan peserta Program JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah – Badan Usaha (PPU-BU) di Wilayah Provinsi Papua (Dok. Istimewa)

KLIKANGGARAN -- Untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha Swasta, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua bertempat di ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kamis (10/2/2022).

Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, Budi Setiawan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejati Papua (Kejati Papua) yang telah bersinergi dan berkoordinasi sangat baik dalam menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Papua selama ini.

Adapun ruang lingkup kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejati Papua, selain untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan hukum dengan pihak-pihak terkait, BPJS Kesehatan juga memerlukan dukungan berupa pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara.

Baca Juga: 10 Peristiwa Penting di Bulan Rajab yang Harus Kamu Ketahui, Arah Kiblat Pernah Berganti

Kemudian, pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance), serta tindakan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka memulihkan dan menyelamatkan keuangan, kekayaan serta aset negara yang dikelola oleh BPJS kesehatan.

"Kami sangat mengapresiasi Kejati Papua yang telah berkomitmen dalam mendukung Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka penegakan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara, dimana 120 badan usaha telah Patuh hasil dari terbitnya SKK dengan jumlah iuran yang dibayarkan sebesar Rp 994.429.707,- di tahun 2021," ujar Budi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo, mengapresiasi atas kerjasama yang telah dibangun sampai saat ini bersama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat.

Baca Juga: Kisah Pemabuk yang Dicintai Rasulullah, Gus Baha Ceritakan Begini

Menurutnya, berkat sinergi yang sangat baik dapat turut membantu menyukseskan Program JKN-KIS khususnya dalam penegakan kepatuhan Badan Usaha Swasta di Provinsi Papua selama ini.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemda Luwu Utara Serahkan KUA-PPAS APBD 2023 ke DPRD

Jumat, 19 Agustus 2022 | 20:32 WIB

Bupati Luwu Utara Dorong Pemuda Jadi Petani Milenial

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:42 WIB
X