Korban Pelaut Terus Berjatuhan, Komunitas Pelaut Senior: ke Mana Ditjen Hubla?

Baca Juga: 8 Guru Luwu Utara Lulus Seleksi Tahap I Calon Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak

Keterkaitan dengan nama Presiden KPI Prof. Dr. Mathias Tambing, SH. MSi. yang oleh delegasi Pelaut Anggota KPI meminta Ditjen Hubla dan jajaran dibawahnya sebagai Pembina KPI eks officio untuk memfasilitasi agar organisasi serikat pekerja KPI untuk Pengurus Pusat (PP) KPI dibubarkan, digelar Munaslub KPI segera, dan audit KPI secara independen. Capt. Jaja Suparman mengucapkan bahwa mereka (Mathias Tambing maksudnya) di belakangnya ada yang membackinginya.

Tentu Teddy Syamsuri mendengar ucapan yang begitu spontan dari Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman merasa terkejut juga. Hanya saja delegasi Pelaut Anggota KPI sudah pamit, tidak dalam forum audiensi, maka keterkejutannya cukup dijadikan catatan sendiri. Ada apa dibalik Capt. Jaja Suparman mengucapkan demikian?

Menyusul Hasoloan Siregar pernah mendengar curhat Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman saat Hasoloan Siregar diundang untuk pertemuan. Oleh Capt. Jaja Suparman sepertinya mempertanyakan, ada kepentingan apa dengan Komunitas Pelaut Senior?

Tentu pertanyaan seperti itu menambahkan keterkejutan juga, yang oleh Hasoloan Siregar juga cukup dijadikan catatan tersendiri karena datang sebagai yang diundang.

Baca Juga: Jokowi Dengarkan Keluhan Petani Bawang Putih, Menteri Perdagangan Bilang apa?

Bahkan saat Hasoloan Siregar balik bertanya kepada Capt. Jaja Suparman, kenapa saudara Teddy Syamsuri tidak diundang? Jawaban Capt. Jaja Suparman singkat saja, supaya jangan ribut. Luar biasa cara Capt. Jaja yang berkewajiban mengurusi pelaut begitu arogannya bersikap.

Catatan-catatan itu semua, menurut hemat Teddy Syamsuri, berkolerasi dengan penilaian dari Pengurus SP Bulukumba yang mendekati kebenarannya. Habisi anggaran negara yang uang pajak rakyat itu untuk sebesar-besar mempoles performancenya sebagai seorang pejabat Pemerintah.

Padahal seperti Capt. Jaja Suparman adalah juga perwira kapal angkutan laut yang jika diatas kapal, suasana kebatinanya itu "senasib sepenanggungan" dengan awak kapal lainnya yang sekapal. Ketika jadi pejabat di Pemerintahan kesannya terlupakan jatidirinya serta lebih condong menganut gaya kehidupan feodal dan borjuis yang sekian lamanya tercermin secara realita ditubuh Ditjen Hubla Kemenhub dan jajaran dibawahnya.

“Padahal pula menurut Hasoloan Siregar yang menyimak sekian lamanya mengenai struktur yang ada di Ditjen Hubla Kemenhub, realitanya yang namanya perwira kapal yang berdisiplin ilmu pelayaran yang kredibel untuk jadi pejabat di lingkungan Ditjen Hubla,” ungkap Hasoloan Siregar yang jabat Direktur Jenderal Perhubungan Laut sendiri selama Menhub Budi Karya Sumadi tidak dijabat oleh yang jebolan ilmu pelayaran, tapi bertitel insinyur yang jauh dari sentuhan dunia pelayaran.

Baca Juga: Tinjau Huntap di Desa Sepakat, Sekda Armiadi: Insya Allah Desember Diserahkan

Menurutnya ini realita dan seperti ini juga memalukan seperti enggak ada jebolan ilmu pelayaran yang mampu menjabat Dirjen Hubla.

Kembali pada konteks korban pelaut berjatuhan lalu dipertanyakan kemana Ditjen Hubla yang duduk manis "Di Menara Gading" menaruh keperduliannya terhadap nasib pelaut? Oleh Komunitas Pelaut Senior dengan tegas menjawabnya, yaitu tadi, para perwira pelayaran yang duduk di pemerintahan dalam hal ini di Ditjen Hubla Kemenhub dan jajaran dibawahnya itu, lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri.

Jika yang bukan pejabat pemerintah tapi perwira pelayaran yang merasa concern terhadap nasib pelaut. Ketika ingin turut serta memperjuangkannya kemudian terkelu bahkan terdiam juga, karena mungkin adanya pertimbangan "korsa" senior yunior, seperti sesama satu alumni. Itu juga realita yang dihadapi oleh para sahabat pelaut Indonesia, khususnya yang berkualifikasi rating (ABK). Sangat memprihatikan, memang

"Ada serikat pekerja profesi pelaut KPI yang sudah tua berusia sekitar 55 tahun dan eksis, sebelum ada Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang didirikan pemerintah tahun 1972. Sejak tahun 2001 sampai saat ini juga, KPI tidak bisa berbuat apa-apa. Wajar jika sahabat pelaut banyak yang tidak suka sama KPI. Sebaliknya terkesan justru disukai oleh oknum pejabat Ditjen Hubla dan jajaran dibawahnya. Ironis, karena ada apa dibalik ini semua," celetuk Hasoloan Siregar.