APBD-P Kabupaten PALI 2021 Diasumsikan Naik Rp77 Miliar

- Selasa, 21 September 2021 | 18:20 WIB
Pemerintah dan DPRD PALI berpose bersama seusai rapat paripurna  (Klikanggaran/BudiS)
Pemerintah dan DPRD PALI berpose bersama seusai rapat paripurna (Klikanggaran/BudiS)


PALI, Klikanggaran.com-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI menggelar Rapat Paripurna ke XIII dalam rangka pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2021, bertempat di ruang Sidang Paripurna DPRD PALI, Senin (20/09/21).

Rapat paripurna tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD PALI, H Asri Ag SH, M.Si., didampingi Wakil Ketua I, Irwan ST., Wakil Ketua II, M.Budi Khoiru S.Pd.i. Dan dihadiri sebanyak 25 anggota DPRD PALI.

Turut hadir dalam rapat Paripurna DPRD PALI tersebut, mewakili pemerintah, Wabup PALI, Drs H Soemarjono, Pj.Sekda PALI, Kartika Yanti, Pimpinan OPD dan Perkompinda, serta para undangan lainnya.

Mewakili pemerintah, Wabup Kabupaten PALI, Drs H Soemarjono menyampaikan nota keuangan pemerintah dalam forum rapat. Dimana terungkap APBD Perubahan PALI 2021 naik sebesar Rp77 miliar. Dimana semula Rp1 Triliun 400 miliar lebih, menjadi Rp1 Triliun 495 miliar.

Baca Juga: Betulkah Menulis Dapat Memelihara Kesehatan Jiwa ? Begini Penjelasan Ahli

Kenaikan tersebut ditopang oleh PAD Kabupaten PALI berupa pajak galian C dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dari pemaparan Wabup, nampaknya Kabupaten PALI masih dibayangi hutang kepada pihak ketiga alias tunda bayar sejumlah kegiatan pada APBD-Perubahan tahun anggaran 2021.

"Seperti yang disampaikan Banggar DPRD PALI tadi, yang meminta pada APBD Perubahan nanti diharapkan bisa membayar hutang kepada pihak ketiga. Dengan kondisi keuangan seperti saat ini kita telah berupaya mencarikan solusi pendapatan lainnya, seperti mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ini ibarat memegang kepala, ekor dilepas," kata Wabup PALI.

Baca Juga: Cara Agar Tidak Menjadi Korban Curanrek di Tongkrongan

"Seperti beberapa kewenangan yang dilimpah kepada kita mulai dilepas. Misal perihal pertambangan dan perkebunan, dan objek pajak lainnya. Di sisi lain pusat mendorong peningkatan PAD. Kemarin ada masukan dari pak Irwan ST jika ada 64 Km jalan yang dipakai PT Servo. Itu telah kita kejar, ternyata lahan itu sudah disertifikasi. Nanti kita telusuri PHATB dari mana," ulas Wabup PALI detail.*

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X