Taliban: Gelar Ph. D dan Master Tidak Berharga, Mullah Terhebat Tanpa Gelar-gelar Tersebut

Klikanggaran-- Menteri Pendidikan Taliban, Sheikh Molvi Noorullah Munir, mengatakan bahwa gelar Ph.D dan master tidak berharga. Mengapa tidak berharga? Kata Menteri Pendidikan Taliban, para mullah tidak memiliki gelar Ph.D. atau master, namun para mullah adalah 'yang terbesar dari semuanya'.

"Tidak ada gelar Ph.D, gelar Master sangat berharga hari ini. Anda lihat bahwa para mullah dan [pemimpin] Taliban yang berkuasa, tidak memiliki gelar Ph.D, MA atau bahkan SMA, tetapi adalah yang terbesar dari semuanya," katanya, dilansir India Today.

Pada hari Selasa, Taliban mengumumkan kabinet pemerintahan sementara garis keras yang dipimpin oleh Mullah Mohammad Hasan Akhund, dengan peran kunci yang dimiliki oleh anggota kelompok pemberontak, termasuk teroris global yang ditunjuk khusus dari Jaringan Haqqani yang ditakuti sebagai menteri dalam negeri.

Baca Juga: Jual Narkoba di Jalan, Pemuda Asal Brebes Dibekuk Satres Narkoba Polres Tegal

Mullah Hasan, kepala badan pembuat keputusan kuat Taliban 'Rehbari Shura', akan menjadi Pejabat Perdana Menteri, sementara Mullah Abdul Ghani Baradar akan menjadi wakilnya dalam "pemerintahan Islam baru", kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid pada konferensi pers. di Kabul.

Pengumuman tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan sementara datang beberapa minggu setelah Taliban menguasai Afghanistan yang dilanda perang, menggulingkan kepemimpinan terpilih sebelumnya yang didukung oleh Barat.

Taliban sebelumnya mengatakan mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun, semua menteri Kabinet yang diumumkan pada hari Selasa sudah menjadi pemimpin Taliban yang sudah mapan.

Baca Juga: Batanghari: PPKM Turun Level, PTM Diperbolehkan dengan Prokes yang Ketat

Sementara itu, Kepala PDP dan mantan kepala menteri Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti mengatakan pada hari Rabu bahwa Taliban sekarang menjadi kenyataan. Dia melanjutkan dengan menambahkan bahwa Taliban harus memerintah Afghanistan dengan hukum 'Syariah yang nyata'.

"Taliban sekarang telah menjadi kenyataan; mereka harus memastikan bahwa citra mereka sebelumnya bertentangan dengan kemanusiaan dan hak-hak dasar; sekarang jika mereka ingin memerintah Afghanistan, mereka harus mengikuti aturan Syariah nyata yang mencakup hak-hak perempuan - bukan yang mereka katakan - lalu hanya mereka yang bisa menjalin hubungan dengan negara lain," kata Mehbooba Mufti.

Baca Juga: Aplikasi iPustaka Jambi Adalah inovasi Pemprov Jambi, Kata Gubernur Al Haris, Seperti Apa ya?

Berbicara pada pertemuan publik di distrik Kulgam desa Akhran J&K, dia menambahkan, "Tetapi jika mereka [Taliban] melakukan apa yang mereka lakukan di tahun 90-an, maka itu akan sulit tidak hanya untuk Afghanistan tetapi juga untuk seluruh dunia."*

Apabila Anda pikir bahwa teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon kesediaannya untuk men-share kepadanya, terima kasih.