peristiwa-daerah

Selain Apresiasi, 5 Fraksi di DPRD PALI Kompak Soroti Hal Ini!

Selasa, 28 September 2021 | 15:42 WIB
Fraksi PDIP usai menyampaikan pandangannya (Klikanggaran/Budi_S)

PALI, Klikanggaran.com-- Lima Fraksi yang ada di DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan apresiasi kepada pemerintah atas RAPBD-P tahun anggaran 2021. Dimana, pada APBD perubahan ini diasumsikan kenaikan pendapatan sebesar Rp77.160.000.000. Sebelumnya, pada APBD induk hanya sebesar Rp1,418 Triliun lebih dan APBD perubahan menjadi Rp1,495 T lebih.

Selain memberikan apresiasi terhadap Raperda APBD-P 2021, Kelima Fraksi yang ada di DPRD PALI juga kompak menyoroti perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu tidak terlepas dari keinginan agar Kabupaten PALI kedepan juga bisa ditopang dari sumber PAD yang memadai dalam hal pembiyaan daerah dan tidak hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) atau transfer pusat.

"Pemda melalui Bapenda lebih intens untuk meningkatkan PAD PALI, seperti penerbitan NPWP, pajak galain c bagi pengusaha dan penambang, serta memfungsikan pasar-pasar agar bisa memungut retribusi-retribusi," ujar Safirin membacakan Pandangan umum Fraksi PKS.

Baca Juga: Korea Utara Dicurigai Menembakkan Rudal Balistik ke Laut, Bikin Korsel dan Jepang Was-was Saja Deh

Pandangan umum kelima fraksi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke XIII DPRD PALI, dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan APBD (Raperda APBD-P tahun anggaran 2021) dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (28/09/21).

Rapat dipimpin oleh Waka II, M Budi Khoiru SH.I didampingi Ketua DPRD PALI, H Asri Ag, Waka I, Irwan ST. Dan dihadiri Wabup PALI, Drs H Soermarjono, Sekda PALI, Kartika Yanti, Unsur Forkompinda dan OPD lainnya.

Adapun kelima fraksi yang menyampaikan padangannya, yakni Fraksi PDIP yang disampaikan oleh H Kristian, Fraksi Golkar, Irwanto, Fraksi Demokrat, oleh Agustian, Fraksi PKS, Safirin, dan Fraksi Ganas bersaudara yang merupakan fraksi gabungan disampaikan oleh, Zuliardi.

Baca Juga: Tak Penuhi Panggilan Ombudsman, Kakanwil Kemenkumham Sumut Disebut Tidak Koperatif

Beberapa Fraksi juga memberikan masukan terhadap OPD terkait soal persoalan PJU lampu jalan, iuran BPJS, pembangunan dan pekerjaan fisik, Pembelajaran Tatap Muka(PTM), serta kegiatan di masa pandemi agar bisa lebih diarahkan pada pemberdayaan dan pelatihan.

Tags

Terkini