Politikus Partai NasDem itu menegaskan, penggunaan uang publik harus disertai mekanisme hukum dan transparansi yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Tujuannya memang baik, untuk membantu. Tapi kalau menimbulkan polemik, kan kasihan juga pesantrennya,” tambahnya.
Saan menekankan bahwa niat baik pemerintah perlu diimbangi dengan prosedur dan komunikasi yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Itu niat baik dari Kementerian PU, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Publik Menanti Langkah Nyata Pemerintah
Tragedi Ponpes Al-Khoziny bukan hanya menjadi pengingat pentingnya pengawasan mutu konstruksi, tetapi juga membuka diskusi tentang batas tanggung jawab negara terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah memastikan pembangunan ulang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak memunculkan kesan penyalahgunaan dana publik.**