Rencana Damai atau Penyerahan? Kontroversi Proposal Gaza Trump

(KLIKANGGARAN) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Hamas hanya memiliki waktu “tiga atau empat hari” untuk merespons proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukannya.

Ia menegaskan, jika kelompok Palestina itu menolak, maka akan terjadi “akhir yang sangat menyedihkan”.

Trump mengatakan, rencana 20 poin yang sudah dirilis Gedung Putih telah disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pemimpin Arab.

“Hamas akan melakukannya atau tidak, dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” ujarnya di Gedung Putih pada Selasa (30/9).

Baca Juga: Prabowo Targetkan 3 Juta Rumah: Perumahan Layak Jadi Hak Rakyat dan Motor Pertumbuhan Ekonomi

Seperti dilaporkan Al Jazeera, proposal tersebut mencakup gencatan senjata segera, pertukaran tawanan, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, serta pembentukan pemerintahan transisi teknokrat Palestina.

Hamas juga diwajibkan untuk melucuti senjata, sementara sebuah “pasukan stabilisasi internasional sementara” akan ditempatkan dengan dukungan mitra Arab dan internasional.

Rencana itu menyebutkan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza, namun anggotanya bisa mendapat amnesti jika memilih “hidup berdampingan secara damai” atau diberikan jalan aman ke luar negeri.

Baca Juga: Jelang Gelaran Balap MotoGP di Mandalika, Prabowo Sambut Marc Márquez di Istana: Sport Tourism Mandalika Cetak Rp4,8 Triliun

Sementara itu, kondisi di lapangan terus memburuk. Seperti dikutip dari Al Jazeera, serangan Israel pada Selasa kembali menewaskan puluhan warga Palestina, termasuk anak-anak dan seorang jurnalis.

Ledakan dilaporkan terjadi hampir setiap menit di Gaza City, sementara serangan drone di Deir el-Balah menewaskan sedikitnya enam orang.

Qatar, yang menjadi mediator, mengonfirmasi bahwa Hamas saat ini sedang mempelajari proposal tersebut.

Baca Juga: Masih tentang Sorotan MBG, Terbaru, Wartawan Diduga Dianiaya Oknum Pegawai SPPG Saat Liput Keracunan MBG di Pasar Rebo, Polisi Terima Laporan

Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan masih ada sejumlah poin yang perlu klarifikasi, namun berharap semua pihak “melihat rencana ini secara konstruktif untuk menghentikan perang”.