Dari Gaza ke Ramallah, Pengakuan Inggris atas Palestina Disambut Dunia tapi Ditentang Israel hingga Munculkan Wacana Aneksasi Baru

(KLIKANGGARAN) – Langkah Inggris mengakui Palestina sebagai negara berdaulat untuk pertama kalinya dalam lebih dari seratus tahun terakhir dianggap sebagai titik balik penting dalam peta politik global.

Meski dipuji sebagai sinyal positif menuju perdamaian, keputusan tersebut justru memicu penolakan keras dari kalangan pejabat tinggi Israel yang kembali menggulirkan wacana aneksasi Tepi Barat.

Pengumuman resmi disampaikan oleh Perdana Menteri Britania Raya, Keir Starmer.

Baca Juga: Inilah Cara Menkeu Purbaya Berantas Rokok Ilegal: Sikat Marketplace, Warung Kecil, hingga Pegawai Nakal di Kemenkeumenk

"Langkah ini diambil untuk menjaga tetap hidup kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara, di tengah memburuknya kondisi di Gaza," tegas Starmer melalui pernyataan video yang dikutip dari Al-Jazeera, pada Minggu, 21 September 2025.

Starmer menambahkan bahwa keputusan itu berjalan beriringan dengan langkah serupa dari tiga sekutu Inggris, yakni Kanada, Australia, dan Portugal. Kini, dukungan terhadap Palestina telah datang dari lebih 140 negara di seluruh dunia.

Reaksi dari Menteri Israel

Namun, bagi Israel, pengakuan ini dianggap sebagai ancaman. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, melontarkan respons tegas.

Baca Juga: Aksi Gen Z Guncang Dunia: Dari Nepal, Filipina hingga Peru, Medsos Jadi Senjata Utama Mobilisasi Massa Lawan Korupsi dan Ketidakadilan

"Penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” ujarnya sebagaimana dilaporkan AFP pada Senin, 22 September 2025.

Ia bahkan menegaskan bakal mengajukan usulan aneksasi dalam rapat kabinet Israel berikutnya.

Nada serupa muncul dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Ia menyatakan,

“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria.”

Baca Juga: Lebih Dulu dari Pemerintah, Kapolri Listyo Sigit Bentuk Tim Reformasi Polri Internal dengan 52 Pati, Dipimpin Komjen Chrysnanda