Israel Pertimbangkan Okupasi Permanen Gaza, Trump Fokus Bantuan, PBB dan Hamas Kecam Rencana Netanyahu

(KLIKANGGARAN) --Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah mendorong persetujuan kabinet untuk melancarkan okupasi penuh dan permanen terhadap Gaza, langkah yang memicu kekhawatiran luas dari komunitas internasional.

Menurut laporan dari Jerusalem Post, Netanyahu telah menggelar pertemuan keamanan terbatas selama tiga jam untuk membahas lanjutan kampanye militer di Gaza. Rencana okupasi penuh ini kabarnya akan dibawa ke sidang kabinet keamanan penuh pada Kamis malam waktu Israel.

Meski mendapat keberatan dari sebagian pejabat militer Israel, IDF menyatakan siap melaksanakan perintah pemerintah jika rencana tersebut disahkan.

Baca Juga: Inilah Tanggal Tes DNA Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, Pengacara Tak Bisa Pastikan Keduanya Bertatap Muka

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam. Wakil Sekjen PBB menegaskan bahwa "Hukum internasional jelas: Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan."

Donald Trump, saat ini kandidat presiden AS, menolak mengomentari secara langsung soal okupasi permanen. Namun, ia menyoroti krisis kelaparan yang parah di Gaza: "Kami mencoba memastikan warga Gaza mendapatkan makanan. Banyak negara Arab dan Israel juga membantu soal ini," ujarnya. Ia menekankan bahwa bantuan kemanusiaan menjadi fokus utama.

Baca Juga: Wagub Jateng Usulkan Peternakan Babi Tak Jadi di Jepara, Respons MUI dan Warga Jadi Pertimbangan Lokasi Alternatif

Dalam laporan Axios, disebutkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan agar Amerika Serikat mengambil alih distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza karena dinilai Israel tidak cukup efektif.

Sementara itu, dari pihak Palestina, Duta Besar untuk PBB Riyad Mansour mengecam keras rencana Israel, menyebutnya sebagai bentuk genosida dan perpanjangan dari penjajahan yang terus berlangsung.

Baca Juga: Polemik Royalti Lagu di Kafe Jadi Sorotan, Istana Janji Cari Solusi Terbaik untuk Hak Cipta dan Pelaku Usaha

"Apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober tidak dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil Palestina setelahnya," ujarnya di hadapan Dewan Keamanan PBB. Ia menyerukan penghentian perang, pendudukan, dan penderitaan warga Gaza.

Rencana Israel ini memicu ketegangan diplomatik di Dewan Keamanan PBB, di mana negara-negara anggota terbelah antara mendukung hak Israel untuk membela diri dan menyerukan penghentian aksi militer terhadap warga sipil Gaza.**