Jakarta,Klikanggaran.com - Pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) di ruang publik pada 9-3-2021) bahwa ada petinggi Pertamina baru-baru ini dipecat Presiden karena persoalan TKDN (Tingkat Kadungan Dalam Negeri) proyek Pertamina mendapat reaksi keras dari Deddy Sitorus sebagai anggota DPR RI Komisi VI dari PDIP, dia anggap pernyataan itu tidak etis diungkap ke publik.
Lebih Jauh Deddy menyatakan, jika dipaksakan soal TKDN di BUMN bisa menyebabkan inefisiensi dari proyek tersebut, dan itu terbukti pada periode pertama pemerintahan Jokowi -Jk di berbagai proyek infrastruktur banyak ditunggangi pemburu rente.
Memang susah dibantah soal keharusan memenuhi target TKDN untuk proyek di BUMN (Pertamina dan PLN) bisa jadi bermasalah, apalagi proyek itu dibangun dengan pola strategic patner, dari pihak patner investasi dan pembiayaan akan menuntut tinggi soal kualitas produk untuk sektor energi dan harga yang murah serta ketersediaan produk tepat waktu.
Meskipun Luhut sebagai ketua Tim P3DN (Penguatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) sesuai PP nomor 29 tahun 2018 dalam menerapkan kebijakan itu tidak bisa main hantam kromo, banyak faktor-faktor lain yang harus dibenahi lintas sektoral terlebih dahulu.
Terbaru, Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Energi dan Migas, Bobby Gofur Umar, di acara webinar Membedah Peluang Bisnis 70 Triliun Disektor Migas pada hari rabu 10-3-2021(CNBC), menyatakan bahwa memang pipa import dari Cina jauh lebih murah dari pipa produksi BUMN Krakatau Steel bisa mencapai 10-20%.
Jika itu soalnya, maka memang jadi repot dan ruwet, terbukti produk industri didalam negeri pasti kalah, sehingga Deddy minta Opung harus concern soal ini dan ada problem di hulu industri manufaktur kita yang tidak efisien yang harus dibereskan, jangan sampai BUMN di hilir dipaksa menanggung ketidak efisien-an itu.
Nama Baik Mantan Pejabat Pertamina Telah Tercoreng
Sekarang persoalannya sudah mejadi konsumsi publik ada pejabat Pertamina yg dipecat Presiden akibat TKDN, hal ini harus serius diselesaikan, karena menyangkut nama baik seseorang di mata publik dan keluarganya akan membekas selamanya.
Meskipun Luhut tidak menyebut nama siapa petinggi Pertamina itu, namun dari kisi pernyataan Ahok kepada awak media (10-3-2021) sejak disebut Menko Marves, orang itu adanya di sub holding Pertamina.
Sehingga mudah ditebak oleh publik siapa sosok petinggi yang dimaksud Menko Marves itu, yaitu diduga pejabat yang baru diganti oleh RUPS luar biasa Kementerian BUMN pada 15 Febuari 2021, hanya ada dua nama yang memenuhi tudingan opung itu, yaitu antara Dirut PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI), Ignatius Telulembang (Lete) atau Heru Setiawan sebagai Dirut PT Pertamina Power Indonesia (PPI), atau kedua duanya.
Bisa jadi keduanya adalah korban bisikan maut opung kepada Presiden Jokowi.
Tentu publik menunggu sikap kesatria opung dalam hal ini, bisa jadi tanpa sadar Opung telah ditunggangi pemburu rente, mudah-mudahan saja tidak, karena kasihan Presiden jika diberikan informasi yang keliru.
Pasalnya sekitar tiga bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Desember 2020 (Republika), pada saat menyaksikan penandatanganan MOU antara PT Pertamina dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT) dan PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia soal peningkatan TKDN, Luhut Binsar Panjaitan sangat mengapresiasi Pertamina yang telah konsisten dalam implementasi TKDN di proyek proyek nya.
Sampai disini, sikap Kementerian BUMN dan Pertamina memilih bungkam atas banyaknya pertanyaan media adalah langkah bijak, karena tidak ingin menambah persoalan jadi ruwet.
Oleh sebab itu, CERI telah meminta penegak hukum melakukan investigasi untuk mengetahui mana yang benar antara informasi oleh Menko Marves dengan dari Pertamina soal TKDN, bisa jadi ada persoalan lain yang terjadi di Pertamina belum terungkap.