Jakarta,Klikanggaran.com - Indonesia adalah negara yang kaya akan poensi sumber daya alam dan memiliki bonus demografi yang melimpah bagaimana tidak, diproyeksikan tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 271.066.000 jiwa. Tentu akan menjadi sebuah PR besar jika pemerintah tidak mampu menyiapkan SDM tersebut dengan baik.
Bersamaan dengan itu hutang Indonesia pada tahun 2020 yang dicatat oleh Kemenkeu (kementrian keuangan) mencapai angka Rp5.172,48 triliun, jika di hitung beban yang harus di tanggung setiap warga negara Indonesia sekitar 18 juta.
Maka dimasa pandemi Covid-19 pemerintah banyak mengeluarkan anggaran untuk penanganan dampaknya, kondisi tersebut tidak dibarengi dengan pendapatan yang maksimal, karena banyak sektor penopang pendapatan daerah yang lesu dalam memberikan kontribusi pendapatan, seperti sektor pariwisata.
Sebab itu, hemat saya bagaimana jika pemerintah dalam menggaet pendapatan untuk membantu pendapatan negara agar membuat kanal YouTube dengan mamaksimalkan SDM yang ada untuk mendukung kanal YouTube tersebut dengan men-subscribe dan menonton selama 5 menit tiap Vidio yang ditayangkan.
Seperti dilansir social blade, perkiraan pendapatan Atta perbulan yakni berada di kisaran angka $21 ribu - $336 ribu. Jika di-Rupiahkan yakni sekitar Rp289 juta hingga Rp4,6 miliar per bulan. Jumlah ini akan lebih besar apabila dikalkulasi per tahun.
Lebih lanjut, perkiraan pendapatan Atta per tahun berada di kisaran angka $252 ribu - $4 juta atau jika di-Rupiahkan sekitar Rp3,4 miliar hingga Rp55,2 miliar, dengan bermodalkan jumlah subscriber sebanyak 22 juta
Jika hal tersebut dapat dilakukan pemerintah, maka bisa dikalkulasi sebagai pendapatan negara meski tadak maksimal, namun hal tersebut konsisten dilakukan oleh negara, maka tidak menutup kemungkinan dapat membatu meringankan beban negara.
Selain itu dalam memancing pendapatan dari YouTube tidak menguras anggaran negara seperti sektor-sektor sumber pendapatan negara lainya. Sudah seharusnya pemerintah jeli melihat potensi peluang pendapatan negara yang tidak membutuhkan biaya besar.
Penulis: Wahyudin Jali, Koordinator Investigasi KAKi Publik