Jakarta, KlikAnggaran.com — Komisi Pemberantasan Korupsi telah berkomitmen menindak tegas siapa pun yang menyelewengkan dana anggaran terkait penanganan wabah virus corona covid-19, termasuk mafia alat-alat kesehatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menindaklanjuti dugaannya soal mafia alat kesehatan. Erick diminta melaporkan ke lembaga antirasuah tersebut.
Setiap informasi terkait hal tersebut dapat langsung disampaikan kepada Pengaduan KPK. "Dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat, 17 April 2020.
KPK, kata Ali, berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dalam penanganan Covid-19. KPK juga berjanji akan menindak pihak yang bermain dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan. "Terlebih untuk situasi sekarang ini," ujar dia. [Tempo]
Karenanya, Ali meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar menyampaikan informasi tersebut kepada bagian pengaduan KPK.
Kalau Erick Thohir sudah melaporkan dugaan mafia alkes, maka KPK memastikan menerjunkan tim guna menelisik.
"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada pengaduan KPK. Kami tentu akan menelaah dan mendalami setiap informasi yang diterima," kata Ali
Sebelumnya, Erick Thohir menyinggung masih adanya mafia-mafia yang menahan bahan baku obat dan alat kesehatan. Karenanya, para produsen terpaksa untuk melakukan impor.
"Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan musti impor, bahan baku musti impor. Saya minta semua yang hadir di sini punya komitmen secara pribadi, kita harus bongkar hal-hal itu," ujar Erick Thohir seperti ditulis Jumat (17/4/2020).
Menurut Erick Thohir, mafia bahan baku obat dan alat kesehatan musti diperangi. Terlebih Presiden Jokowi memberikan dukungan akan pemberantasan mafia tersebut.
"Akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi oleh mafia-mafia trader-trader itu. Kita harus lawan dan Pak Jokowi punya keberpihakan itu," tambahnya. [Suaradotcom]