Makmur Budiman merupakan salah seorang pengusaha terkenal Aceh yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua KADIN Aceh telah membantah yang mengatur pelelangan, dan malah menantang aparat penegak hukum untuk memeriksa Kepala ULP ( Unit Lelang Proyek) Said Azhari dan Pokja Pemda Aceh terkait maraknya dugaan monopoli paket pekerjaan yang ditenderkan oleh Panitia Lelang Propinsi Aceh selama ini.
Hal tersebut dia katakan ketika Pemred Urbannews dan LasserNewsToday pada hari senin 16/3/2020 telah mengkonfirmasi beberapa pertanyaan seputar dugaan peran Makmur telah mendominasi paket pekerjaan yang melalui proses tender dan penunjukan langsung oleh panitia tender Pemprov Aceh, selain itu dia dianggap sosok yang paling dekat dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Tantangan itu tentu menarik untuk disikapi dengan keseriusan oleh semua penegak hukum setempat maupun tingkat pusat, karena tidak ditantang pun, secara Undang Undang semua aparat penegak hukum wajib untuk memantau, mencegah dan menindak setiap upaya perbuatan merugikan negara dari proyek proyek yang menggunakan uang negara, mengingat APBA tahun 2020 ( Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) adalah senilai 17,2 triliun rupiah dan telah dialokasi untuk kegiatan Pengadaan Barang & Jasa sebanyak 1.715 paket, dan 779 paket khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur senilai Rp 1.88 triliun.
Hal itu penting segera harus dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, selain untuk menjaga nama baik pribadi Makmur Budiman dan rasa adil masyarakat di Aceh yang sangat berhak untuk akan menikmati hasil pembangunan infrastruktur yang berkualitas, karena berkembang rumor negatif adanya dugaan monopoli proyek tersebut sudah ramai dibicarakan oleh masyarakat konstruksi di Aceh dan Medan selama ini di warung warung kopi,
Sebut saja beberapa kasus tender yang menonjol dan bahkan ada yang sudah dilaporkan resmi ke penegak hukum didaerah, dan ke KPK sebagaimana saya cantumkan dibawah sebagai refrensi tulisan ini.
Mengingat propinsi Aceh adalah bekas daerah konflik, dan pernah mengalami bencana alam Tsunami yang menelan korban ratusan ribu jiwa , tentu kondisi sosial ekonomi masyarakatnya banyak yang sangat pahit hidupnya selama ini akibat 2 peristiwa yang memilukan itu, tentulah menimbulkan traumatik tersendiri bagi sebagian masyarakatnya, maka wajarlah kalau mereka mengharapkan pejabat pejabat yang lagi mendapat amanah jabatan bisa memenuhi harapan mereka untuk bisa memperbaiki perekonomian dari dibangunnya infrastruktur yang baik dan jauh dari praktek KKN.
Oleh sebab itu, sudah seharusnya semua pejabat baik di pemerintahan propinsi, kabupaten dan wakil wakil rakyat di DPRA yang telah duduk dari hasil mengumbar janji sewaktu pilkada dan pileg, harusnya lebih peka akan kondisi sosial perekonomian masyarakat setempat yang pernah mengalami traumatis panjang, bukan malah menggunakan kesempatan menumpuk kekayaan pribadi dengan melanggar aturan perundang undangan dan berkongkalikong dgn oknum aparat, itu namanya pengkhianatan terhadap rakyat dan terhadap sumpah jabatan yang anda lakukan dibawah kitab suci.
Ingatlah bahwa anda berada didaerah yang dijuluki serambi mekah, harusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi propinsi lainnya.
Medan 18 Maret 2020
Direktur Eksekutif CERI
Yusri Usman.
Refrensi ;
1. Gerak Zigzag Mr. M di Lingkaran Kekuasaan Aceh https://atjehwatch.com/2020/03/17/gerak-zigzag-mr-m-di-lingkaran-kekuasaan-aceh/
2.Penetapan 12 Proyek Multiyear Rp 2,6 Triliun yang Didanai APBA Diduga Langgar Prosedur - https://beritakini.co/news/penetapan-12-proyek-multiyear-rp-2-6-triliun-yang-didanai-apba-diduga-langgar-prosedur/index.html
3.Kapolda Aceh Diminta Usut Pengadaan Mobiler Rp149 Miliar di Dinas Pendidikan Aceh https://www.indojayanews.com/peristiwa/kapolda-aceh-diminta-usut-pengadaan-mobiler-rp149-miliar-di-dinas-pendidikan-aceh/?fbclid=IwAR1k63Kad7phABZO7RIrJ8i1eBs_4uhXG5-8oVrCWyaFL-0LZ0_-BZfFkPs#.XkWe7V5bFij.whatsapp