opini

Raja dan Ratu di Negara Demokrasi

Kamis, 2 Juni 2016 | 10:58 WIB
images_berita_Demokrasi

Jakarta, KlikAnggaran.Net- Government from the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian lahirlah people power, yang menjadi momok bagi Sang Raja dan Ratu hingga kini, Jumat, 3 Juni 2016.

 

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dari dan untuk rakyat (Aristoteles). Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata (Plato).

Jadi seharusnya demokrasi di dalam sebuah negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan lain-lain untuk rakyat, untuk masyarakat. Pada kenyataannya, sudahkah demikian?

Pemerintah yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi, sudah seharusnya dapat memberikan rasa nyaman bagi rakyatnya, masyarakatnya. Bukan memberikan kenyataan adanya kekacauan, kebobrokan, korupsi meraja lela, oleh Sang Raja dan Ratu. Dan, film itu diputar secara kasat mata di depan masyarakatnya.

Seorang Raja pada masanya hidup mewah, damai, dan sejahtera, sementara hutang negara semakin mencekik. Raja lain menggantikan, memberikan janji peningkatan di sektor ekonomi, tetapi melahirkan satu pulau yang lepas dari NKRI. Pada putaran drama lain Raja Damai berwisata kesana kemari hingga terlupa menyelesaikan persoalan yang membakar buminya. Lalu, Ratu dengan langkah tegap hadir di singgasana, dengan program propaganda entah apa tujuannya, berperang melawan Raja baru lagi, membakar bumi yang rakyatnya semakin ringkih dari sejahtera.

Sampai kapan negara demokrasi ini menyadari ketidakdemokrasiannya? Apa sampai negara ini berubah menjadi negara anarki? Banyak penyimpangan di berbagai penjuru, membebaskan Raja dan Ratu perlahan tapi pasti, merubah instabilitas politik.

Pemerintahan demokrasi sangat bisa bergeser menjadi pemerintahan anarkis, bila awalnya saja yang baik, tapi di kemudian waktu diwarnai dengan kekacauan, kebobrokan, dan korupsi, sehingga hukum sulit ditegakkan. Mari demokrasi yang demokrasi, bukan hanya janji.

 

(Diolah dari berbagai sumber)

Terkini

Nilai-Nilai HAM: Antara Janji Moral dan Kenyataan Sosial

Selasa, 16 Desember 2025 | 09:38 WIB

Dugaan Perjudian di Gacha Game dan Loot Box di Indonesia

Minggu, 14 Desember 2025 | 14:51 WIB

PKB Blunder, M Nuh dan Nusron Berkibar

Jumat, 12 Desember 2025 | 19:39 WIB

Konflik di PBNU dan Hilangnya Ruh Khittah Ulama

Senin, 8 Desember 2025 | 16:19 WIB

OPINI: Ketika Rehabilitasi Menyalip Pengadilan

Kamis, 4 Desember 2025 | 12:25 WIB