Siap-Siap, Kejati Sumsel Tengah Selidiki Mangkraknya Pembangunan Pasar Cinde

- Kamis, 1 Juni 2023 | 10:29 WIB
Kantor Kejati Sumsel (Dok. Istimewa)
Kantor Kejati Sumsel (Dok. Istimewa)
 
KLIKANGGARAN- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel saat ini masih berupaya mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana dalam mengusut dugaan korupsi mangkraknya pembangunan Pasar Cinde Palembang.
 
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Sarjono Turin melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Abdullah Noer Denny SH MH mengakui mangkraknya pembangunan Pasar Cinde Palembang masih dalam tahap penyelidikan Pidsus Kejati Sumsel.
 
"Mengenai Pasar Cinde, masih dalam penyelidikan, dan sesuai dengan arahan Kajati Sumsel dapat segera mungkin disimpulkan apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak," kata Aspidsus Kejati Abdullah Noer Denny di sela-sela kegiatan temu awak media di Gedung Kejati, Rabu 31 Mei 2023 seperti dilansir dari Sumeks.
 
Dia berharap, dalam pengusutan perkara mangkraknya Pasar Cinde Palembang dapat masuk ke dalam unsur tindak pidana melawan hukum. "Sehingga bulan depan ada gerakan untuk naik ke tingkat penyidikan Pidsus Kejati Sumsel," ujarnya.
 
Namun, kata Abdullah Noer,  karena ini masih dalam proses penyelidikan, dirinya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengusutan mangkraknya pembangunan gedung Pasar Cinde Palembang. Jika wajib secara hukum kalau pembangunan Pasar Cinde yang kini mangkrak tetap untuk dilakukan proses hukum oleh kejaksaan.
 
Diketahui sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akhirnya resmi melakukan pemutusan kontrak pembangunan Pasar Cinde dengan PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde.
 
Proyek pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde (APC) dengan anggaran Rp330 miliar dimulai sejak Juni 2018. Namun saat pandemi COVID-19 melanda, pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde terbengkalai tanpa pekerjaan hingga saat ini.
 
Awalnya pembangunan APC ini selain plaza yang diisi oleh para pedagang asli Pasar Cinde yang menempati beberapa lantai, APC juga terintegrasi dengan Light Rail Transit (LRT).
 
Namun, rencana itu nampaknya tinggal angan-angan semata. Sebab, berdasarkan pantauan langsung ke lapangan, kawasan pembangunan yang ditutup menggunakan dinding setinggi sekitar 2 meter ini, terkunci rapat.
 
Mangkraknya pembangunan Pasar Cinde (Aldiron Plaza) enam tahun terakhir kini jadi perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.
 
Apalagi sudah ada puluhan korban yang menuntut pengembalian uang pembelian unit, kios, atau lapak kepada PT Magna Beatum selaku pengembang.
 
Kerugian mereka lumayan besar. Rp8,4 miliar. Mereka bahkan sudah melayangkan surat ke Presiden RI, Ketua DPR-RI, Ketua KPK RI, Kapolri, Gubernur Sumsel, dan pengacara kondang Hotman Paris.
 
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Deny Abdullah Noer mengatakan, persoalan pembangunan Pasar Cinde (Aldiron Plaza) kini tahap penyelidikan.
 
“Nanti akan disimpulkan sesegera mungkin, apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak,” katanya, kemarin.
 
Jika ada unsur tindakan melawan hukum, maka kasus ini akan dinaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan.
 
“Target kita untuk semua perkara yang tahap penyelidikan, termasuk Pasar Cinde segera ada kejelasan,” jelas dia.
 
Deny berharap masyarakat yang terus memantau kinerja Kejati Sumsel dalam penanganan kasus-kasus besar tersebut untuk bersabar.
 
Setiap perkembangan dari kasus yang ditangani akan diinformasikan kepada publik.
 
Dia mengatakan, penyelamatan kerugian negara dalam kasus tipikor masuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
 
“Tapi bukan PNBP biasa. Sesuai arahan pimpinan, pengembalian kerugian negara saat dalam tahap penyidikan bukan penuntutan masuk dalam kategori prestasi,” imbuhnya.
 
Untuk perkara pidana umum, Kejati Sumsel begitu serius dengan kasus narkoba. Penegasan ini disampaikan Kajati Sumsel, Sarjono Turin mengatakan, terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pihaknya akan memberikan hukuman semaksimal mungkin. Terutama jika barang buktinya melebihi 5 gram.
 
“Hukuman maksimal, hukuman mati. Siapa pun itu,” tegasnya saat memaparkan sejumlah capaian kinerja Kejati Sumsel, di kantornya. 
 
Sepanjang Januari-Mei 2023, narkoba paling menonjol dibanding kasus pidana umum lainnya.
 
“Total kasus pidana umum seluruh kejaksaan di Sumsel yang sudah tahap 2 sebanyak 1.461 kasus. Khusus kasus narkoba saja 550. Sisanya kasus pencurian, pembunuhan, dan lainnya,” beber Sarjono.
 
Saat ini, Kejati tengah menangani kasus 115 kg sabu-sabu, dengan tersangka Nurhasan.
 
“Ancamannya pidana mati. Kita tidak ada tawar menawar lagi. Barang buktinya sebanyak itu. Kasusnya sudah P21 dan akan segera dilimpahkan ke PN Palembang,” tandasnya.
 
Untuk kasus pidana khusus, ada beberapa yang sedang penyidikan. Seperti kasus PT BA, PT SB, KONI Sumsel dan lainnya.
 
“Semua jadi konsen kita untuk segera dituntaskan,” ujarnya. Periode lima bulan pertama ini, ada penyelamatan kerugian negara Rp4-5 miliar. “
 
'"Itu didapat dari beberapa kasus tipikor yang sedang ditangani Kejati Sumsel saat ini,” pungkasnya.
 

Editor: Insan Purnama

Artikel Terkait

Terkini

X