Whoosh: Transparansi Tak Cukup Retorika, Saatnya Audit Forensik dan Reformasi Pengadaan Proyek Nasional

Menurutnya, langkah itu penting agar DPR dan publik dapat menilai secara rasional dampak finansial proyek terhadap APBN dan menyusun mitigasi yang tepat.

“Kondisi keuangan KCIC yang terus merugi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Harris.

Ia menambahkan, pemerintah harus segera menyusun rencana restrukturisasi utang yang melindungi kepentingan publik, disertai ukuran kinerja yang jelas dan klausul penalti bagi pihak yang terbukti lalai.

Jika hasil audit forensik menemukan indikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana, Harris menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk KPK, wajib turun tangan tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Pramono Anung Akui Dana Rp14,6 Triliun Pemprov DKI Mengendap di Bank, Jelaskan Alasan dan Rencana Penggunaan

“Termasuk memanggil Menteri BUMN pada masa itu karena pengawasan hukum tidak boleh tebang pilih, tetapi juga tidak boleh didasarkan pada asumsi tanpa bukti,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menilai proyek KCJB memberikan pelajaran penting bagi pemerintah mengenai reformasi pedoman pengadaan proyek strategis nasional.

Setiap proyek besar dengan pendanaan asing, kata Harris, harus menghitung biaya pembiayaan (cost of financing) secara menyeluruh sejak awal, termasuk risiko kurs, jaminan negara, dan potensi pembengkakan biaya.

“Transparansi dari awal adalah kunci mencegah beban fiskal di masa depan,” ujarnya.

Menurut Harris, proyek KCJB adalah pelajaran mahal bagi pemerintahan saat ini di bawah Presiden Prabowo.

Baca Juga: Kenaikan Insentif dan Beasiswa Guru, Inilah Langkah Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Tahun 2026

“Kesalahan pengambilan keputusan ini tidak boleh terulang di masa depan karena kereta cepat boleh melaju kencang, tapi akuntabilitas tidak boleh tertinggal di belakang,” pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa proyek sebesar KCJB semestinya menjadi simbol kemajuan dan integritas bangsa, bukan contoh kelalaian birokrasi.

“Jika transparansi dijalankan dan tanggung jawab ditegakkan, maka KCJB tidak hanya menjadi warisan teknologi, tetapi juga warisan integritas bangsa,” tutup Harris.**