Harris mencontohkan beberapa negara yang sukses menjalankan redenominasi, seperti Turki, Romania, dan Ghana, berkat disiplin fiskal dan edukasi publik yang kuat.
Sebaliknya, Zimbabwe gagal karena lemahnya stabilisasi ekonomi dan kepercayaan masyarakat.
“Kesimpulannya jelas,” ujar Harris, “redenominasi bukan obat untuk inflasi atau fiskal. Ia hanya berhasil jika penyakit dasarnya sudah sembuh.”
Perkuat Landasan Hukum Sebelum Implementasi
Harris menegaskan bahwa RUU Redenominasi harus segera disiapkan secara matang bersama BI, OJK, pelaku industri keuangan, dan pemerintah daerah.
“Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa perubahan harga rupiah adalah domain undang-undang, bukan sekadar regulasi teknis,” ujarnya.
Tahapan transisi, mulai dari harga ganda, penarikan uang lama, pembulatan harga, perlindungan konsumen, hingga audit sistem pembayaran, perlu diatur secara rinci.
Dampak Jangka Pendek dan Panjang
Dalam jangka pendek, redenominasi hampir pasti memunculkan fenomena money illusion di masyarakat, di mana publik merasa harga naik meski hanya format angka yang berubah.
“Efek ini bisa menyerupai inflasi ringan jika pengawasan harga lemah, terutama di sektor UMKM yang masih manual,” jelas Harris.
Selain itu, biaya transisi bagi pelaku usaha juga besar, mulai dari pembaruan sistem kasir hingga revisi kontrak keuangan.
Namun, ia menekankan bahwa manfaat jangka panjang redenominasi sangat signifikan — mulai dari efisiensi sistem pembayaran, peningkatan kredibilitas rupiah, hingga penyederhanaan pelaporan keuangan nasional.
“Penyederhanaan digit memperkuat persepsi stabilitas rupiah,” katanya. “Dan sistem pembayaran akan lebih efisien karena pengolahan angka lebih pendek menurunkan risiko kesalahan.”
Momentum Harus Tepat
Harris menegaskan, redenominasi tidak boleh dilakukan sekadar untuk menunjukkan simbol stabilitas ekonomi.