(KLIKANGGARAN) --Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai perhatian setelah menu yang disajikan, seperti burger dan spaghetti, mendapat kritik dari publik, DPR, hingga ahli gizi.
Menanggapi hal itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan melakukan pembenahan besar pada kebijakan penyediaan menu.
UMKM Lokal Jadi Pemasok MBG
Dalam arah kebijakan terbaru, BGN menegaskan akan menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok utama bahan makanan MBG. Makanan olahan ultra processed food (UPF) dari pabrik akan dilarang digunakan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menilai langkah ini akan membawa dampak positif bagi pemenuhan gizi sekaligus ekonomi rakyat.
“Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan juga menekankan bahwa bahan olahan seperti sosis, nugget, dan burger hanya boleh diproduksi oleh UMKM lokal dengan standar tertentu.
“Olahan daging (sosis, nugget, burger, dan lain-lain) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar,” jelasnya.
“Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” imbuhnya.
Tak Ada Toleransi untuk Produk Pabrik
Nanik juga menegaskan, sejak dirinya resmi menjabat, sorotan terhadap menu pabrikan menjadi perhatian serius.
“Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti,” tegasnya saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/9/2025).