Sorotan terhadap Masalah MBG Terus Berlanjut, Kali Ini dr Tan Shot Yen Kritik Menu hingga Tuntut Reformasi dan Transparansi

“Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran, maka kita harus membina kantin sekolah,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk fungsi pengawasan, bukan dengan lembaga lain seperti BPOM.

“Kerja sama dengan Pusekesmas yang bagian wilayahnya untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi. Bukan dengan BPOM,” tegasnya.

Baca Juga: Begini duduk perkara dua desa yang akan dilelang di Bogor, Mendes Yandri minta pemerintah dan DPR ambil langkah penyelamatan

Transparansi anggaran turut jadi perhatian.
“Transparansi keuangan di mana dapur dan penyedia diketahui publik, nggak diem-dieman,” kata Tan.

Tak hanya soal teknis distribusi, Tan juga menekankan perlunya edukasi gizi untuk anak-anak.

“Buktikan ada edukasi karena ini janji dari BGN supaya masyarakat bisa, anak-anak nggak buang sayur. Kalau sayur nggak doyan, nggak semua sayur berdaun. Ada wortel, labu siam dan libatkan tenaga pelaksana gizi (TPG) Puskesmas,” tandasnya.

Kasus keracunan akibat makanan MBG di sejumlah daerah juga memperkuat urgensi kritik tersebut.**