Selain itu, Charles juga menyinggung dugaan adanya “dapur fiktif” akibat lemahnya pengawasan SOP, yang berpotensi membuka celah penyalahgunaan program.
Pemerintah Kukuh pada Skema Awal
Kendati kritik mengemuka, pemerintah tetap berpegang pada skema distribusi makanan siap santap. Menurut Prasetyo, model tersebut sudah mempertimbangkan aspek pemerataan dan kendali gizi bagi siswa.
“Kita terus perbaiki, karena tujuannya agar anak-anak tetap mendapatkan makanan bergizi dan sehat,” pungkasnya.**
Artikel Terkait
MBG Jadi Program Prioritas, Menkeu Purbaya Soroti Serapan Rendah dan Minta BGN Rutin Umumkan Laporan Anggaran ke Publik
Merebak 6 Kasus Keracunan Siswa dalam Program MBG, Ratusan Korban Dirawat hingga Jadi Alarm Serius Soal Standar Kebersihan
Dapur MBG Pertama di Luwu Utara Ada di Desa Sidoraharjo, Diresmikan Wakil Bupati Jumail Mappile
BGN Klarifikasi Isu 5.000 SPPG Fiktif: Tegaskan Proses Verifikasi, Mekanisme Dana, hingga Kebijakan Roll Back Dapur MBG