• Senin, 23 Mei 2022

Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Belum Dilengkapi dengan Bukti Kewajaran Harga

- Minggu, 22 Agustus 2021 | 16:33 WIB
jambi
jambi


Jambi, Klikangaran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pada TA2020 menganggarkan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan COVID-19 pada APBD-P sebesar Rp183.240.879.586,00 dengan realisasi sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp93.792.504.961,00 atau sebesar 51,19% dari anggaran. 


Anggaran tersebut, diantaranya telah direalisasikan untuk pengadaan dalam bidang kesehatan sebesar Rp38.579.613.325,00.


Proses pengadaan dimulai setelah PA/KPA memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan dan selanjutnya PPK mengumpulkan informasi mengenai penyedia. Setelah diperoleh informasi mengenai penyedia, maka diadakan rapat internal antara PA/KPA dengan PPK dan Pejabat Pengadaan untuk menentukan penyedia. Berdasarkan hasil rapat, PPK meminta penyedia menyampaikan surat penawaran sebagai dasar pembuatan surat pesanan dan, selanjutnya penyedia diminta menyampaikan surat pernyataan kewajaran harga barang.


Hasil pemeriksaan atas dokumen kewajaran harga pengadaan barang dengan melakukan uji petik terhadap10 dokumen pengadaan dan bukti pertanggungjawaban belanja pada Dinas Kesehatan dengan total nilai pengadaan sebesar Rp2.493.831.500,00 menunjukkan bahwa 10 pengadaan barang/jasa tersebut tidak didukung dengan dokumen yang membuktikan bahwa harga barang yang ditawarkan merupakan harga yang wajar. Dokumen pengadaan hanya dilengkapi dengan surat pernyataan kewajaran harga dari penyedia barang yang menyatakan bahwa harga yang ditawarkan kepada Dinas Kesehatan merupakan harga yang wajar dan harga yang ditawarkan bukan merupakan harga markup surat pernyataan kewajaran harga tanpa didukung dengan dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan, antara lain bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan, atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk berupa harga yang sudah dipublikasikan.


Berdasarkan hasil wawancara BPK Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 18 November 2020 dengan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku PPK, diperoleh informasi bahwa PPK kesulitan menyeragamkan bukti kewajaran harga dan setiap penyedia bisa memberikan bukti kewajaran harga yang berbeda seperti kontrak sejenis yang diadakan atau bukti pembelian barang. Selain itu, penyedia barang juga sulit memberikan bukti kewajaran harga kepada PPK sehingga untuk mempercepat proses pengadaan, PPK hanya meminta pernyataan surat kewajaran harga.


Hasil konfirmasi tanggal 18 November 2020 kepada TRM selaku Direktur PT ELI menunjukkan bahwa PPK hanya meminta surat pernyataan kewajaran harga dan tidak pernah meminta bukti kewajaran harga.


Hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen Laporan Pendampingan Inspektorat menunjukkan bahwa tidak terdapat pelaksanaan audit kewajaran harga pada Laporan Pendampingan tersebut. Inspektorat telah membuat tiga jenis Laporan Pendampingan di Dinas Kesehatan yaitu Laporan Hasil Pendampingan Nomor LAP. 700/152/ ITPROV-3/IV2020, Laporan Hasil Reviu Nomor LAP-700/314/ITPROV-3/VII/2020, dan Laporan Hasil Audit Nomor LAP.700/345/ITPROV-3/VIII/2020. Laporan Hasil Pendampingan merupakan laporan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk RKBI Dinas Kesehatan, Laporan Hasil Reviu merupakan Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk RKB I sampai dengan II Dinas Kesehatan, dan Laporan Hasil Audit merupakan Laporan Hasil Pelaksanaan untuk Audit Pengadaan Barang/Jasa untuk RKB I s/d II Dinas Kesehatan. Salah satu sasaran audit yang terdapat dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat adalah untuk menilai kewajaran harga pengadaan barang/jasa. Namun, pada hasil audit diketahui bahwa tidak terdapat reviu maupun pemeriksaan mengenai kewajaran harga pengadaan barang/jasa.


Selanjutnya berdasarkan hasil konfirmasi BPK tanggal 20 November 2020 dengan Sekretaris Inspektorat Provinsi Jambi, diperoleh informasi bahwa Inspektorat Provinsi Jambi selama ini melaksanakan pengawasan melalui rapat pendampingan, baik melalui Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi maupun secara langsung dengan Dinas Kesehatan. Namun demikian, Inspektorat Provinsi Jambi belum pernah melaksanakan audit atas kewajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan karena belum ada permintaan tertulis dari Dinas Kesehatan.


Dari hasil pemeriksaan atas Nota Kesepakatan tanggal 8 April 2020 antara Kejati Jambi, BPKP, Inspektorat Provinsi Jambi, dan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menunjukkan bahwa peserta rapat menyetujui pelaksanaan kegiatan bersumber dari dana BTT sepanjang mengikuti aturan dan kegiatan harus dilengkapi dokumen pembuktian berupa surat penawaran, uraian pembentuk harga dan dokumentasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Halaman:

Editor: Tim Berita

Tags

Terkini

X