• Kamis, 9 Desember 2021

Pemborosan Duit Negara untuk BOP Pesantren pada Kemenag Senilai Rp9 Miliar

- Selasa, 10 Agustus 2021 | 21:14 WIB
Kementerian Agama 004
Kementerian Agama 004


Jakarta,Klikanggaran.com - Bantuan operasional Pesantren pada masa pandemi Covid-19 diberikan kepada pesantren untuk membantu biaya operasional dan biaya kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang diberikan dalam bentuk uang tunai.


Usulan calon penerima Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi Covid-19 antara lain diambil dari data EMIS Kementerian Agama (Kemenag), usulan Kanwil Kemenag/Kankemenag, usulan langsung dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, dan organisasi/forum yang menaungi Pesantren/Pendidikan Keagamaan Islam dan Masyarakat.


Juknis BOP dan Pendidikan Keagamaan Islam menetapkan besaran BOP untuk pondok pesantren (PP) dengan kategori kecil sebesar Rp25.000.000,00, PP dengan kategori sedang sebesar Rp40.000.000,00, dan PP dengan kategori besar sebesar Rp50.000.000,00. Namun juknis tersebut tidak mengatur pengkategorian PP tersebut berdasarkan jumlah santri atau jumlah kelas/rombongan belajar atau satuan tertentu yang telah ditetapkan.


Berdasarkan info yang diperoleh dari laman Facebook Kementerian Agama RI diketahui bahwa besaran BOP untuk PP kategori kecil (50 - 500 santri) adalah Rp25 juta, PP kategori sedang (500 - 1.500 santri) adalah Rp40 juta, dan PP kategori besar (lebih dari 1.500 santri) adalah Rp50 juta. Namun aturan resmi terkait kategori PP ini belum ditetapkan oleh Kementerian Agama.


Diketahui juga bahwa penyaluran BOP Pesantren Sebesar Rp9.015.000.000,00 kepada 500 Lembaga tidak sesuai dengan kategori Pondok Pesantren yang seharusnya.


Berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com atas dokumen Surat Keputusan Penerima BOP Pesantren, data EMIS dari Kankemenag Kabupaten/Kota, serta konfirmasi langsung kepada para penerima bantuan diketahui bahwa terdapat PP yang menerima BOP melebihi dari nominal yang seharusnya.


Misalnya, PP yang berkategori kecil namun menerima BOP untuk PP yang berkategori sedang atau besar. Hal tersebut terjadi diantaranya karena penggunaan data EMIS yang tidak update dan pada saat pengajuan usulan jumlah santri yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Atas kondisi tersebut terjadi penyaluran BOP PP yang melebihi kategorisasi kepada 500 lembaga sebesar Rp9.015.000.000,00.


Tak menutup kemungkinan hal tersebut mengakibatkan pemborosan penyaluran BOP PP yang tidak sesuai kategori kepada minimal 500 lembaga sebesar Rp9.015.000.000,00 dan mengurangi kesempatan untuk memperluas cakupan penerima dana BOP.


Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X