• Senin, 5 Desember 2022

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemkab Lahat Tidak Sesuai Ketentuan

- Senin, 30 November 2020 | 09:55 WIB
images (29)
images (29)


Lahat,Klikanggaran.com - Diketahui, dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat telah menganggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.544.747.788,00 atau 25,75% dari anggaran, selain itu terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan.


Berdasarkan data yang dihimpun klikanggaran.com, atas analisa dokumenĀ  menunjukkan pengganggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 pada Pemkab Lahat Tidak Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Pemkab Lahat telah menganggarkan Belanja Tidak Terduga dalam RKA-SKPD pada SKPKD yang dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja
tidak terduga. Anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lahat untuk TA 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 pada APBD Induk kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 pada APBD-P. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018, Pemkab Lahat telah menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi Rp15.000.000,00 dimana terjadi peningkatan 266,67% terhadap APBD Induk 2019 dan 400%,00 terhadap APBD Perubahan 2019.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat, penyusunan angggaran Belanja Tidak Terduga berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BPKAD menunjukkan penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga tidak berdasarkan kajian atau evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, namun hanya dengan menggunakan perkiraan perubahan kondisi alam secara subjektif.

b. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tidak Sesuai Kriteria.


Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Adapun kegiatan yang sifatnya tidak biasa tersebut yakni untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Di dalam CaLK LK TA 2019, terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga yang digunakan tidak sesuai kriteria. Dari tiga jenis kegiatan yang telah direalisasikan, terdapat kegiatan yang tidak sesuai kriteria yakni realisasi atas Bantuan Partai Politik kepada Partai Politik (Partai Perindo) sebesar Rp28.214.124,00 yang seharusnya menggunakan Belanja Bantuan Keuangan Lainnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BPKAD diketahui bahwa
penentuan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik pada APBD TA 2019 yang mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 masih mempedomani Peraturan Bupati Lahat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.


Di dalam Perbup tersebut, Partai Perindo tidak tercantum sebagai partai penerima bantuan keuangan. Pada saat penyusunan APBD-P TA 2019 yang disahkan melalui Perda Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019, TAPD belum menerima perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Lahat untuk Pemilu Legislatif periode tahun 2019-2024.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik disahkan berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun
2019 tanggal 19 September 2019. Peraturan Bupati tersebut diusulkan oleh Badan Kesbangpol selaku OPD terkait. Penelusuran selanjutnya diketahui bahwa usulan tersebut berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 914/HK.03.1- Kpt/1604/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan KPU Kabupaten Lahat tersebut telah diterbitkan sebelum penyusunan
APBD-P TA 2019.

c. Tidak Terdapat Pemberitahuan kepada DPRD.


Terkait Penetapan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Kabupaten Lahat TA 2019Belanja Tidak Terduga pada Pemkab Lahat direalisasikan untuk bencana banjir di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi pada 26 April 2019 yang mengakibatkan jalan penghubung longsor berdasarkan Laporan Bencana Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Pemkab Lahat Nomor 140/26/TS-PUMI/2019 tanggal 27 April 2019.


Bupati Lahat telah membentuk Tim Kajian untuk meneliti dan mengkaji pengajuan dana Belanja Tidak Terduga serta memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai dasar penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pendanaan keadaan darurat berdasarkan
Keputusan Bupati Lahat Nomor 013/06/KEP/BPBD/2019 tentang Pembentukan Tim
Kajian untuk Pendanaan Keadaan Darurat dan/atau Mendesak Khusus Penanggulangan Bencana Alam melalui Pihak Ketiga dan/atau yang Bersifat Fisik.

Atas kondisi tersebut, Bupati Lahat telah membuat Penetapan Kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 013/11/KEP/BPBD/2019 tentang Penetapan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam yang menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Lahat TA 2019.


Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendanaan bencana alam dengan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan didalam APBD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BPKAD yang terkonfirmasi, diketahui bahwa Penetapan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Pasca Bencana Alam berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 013/11/KEP/BPBD/2019 belum dilaporkan dan didokumentasikan kepada DPRD Kabupaten Lahat.

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam tersebut direalisasikan dengan Pembangunan Oprit Jembatan Tunggang di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Pumi berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 013/01/SPK/BPBD/2019 tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp1.512.259.000,00 antara Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lahat dengan CV Karya Indah. Pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 013/03/BA-STPP/BPBD/2019 tanggal 1 Agustus 2019.


Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X