• Kamis, 9 Desember 2021

BPK Temukan Permasalahan pada Pengelolaan Belanja Daerah Pemkab Karawang Tahun 2016-2018

- Senin, 2 November 2020 | 08:12 WIB
pengelolaan belanja Karawang
pengelolaan belanja Karawang


(KLIKANGGARAN)--Badan Pemeriksa Keaungan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Karawang. Pemeriksaan kinerja ini didasari oleh pentingnya pembangunan manusia di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang diantaranya diukur melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, Renstra BPK 2016-2020 telah menetapkan reformasi keuangan negara, termasuk di dalamnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan belanja daerah, sebagai salah satu tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan tentatif strategic audit objectives (TSAO) untuk dapat menilai sistem desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara dan daerah.


Program Ramah-Berarti: 80 Persen Tenaga Lokal Wajib Dipekerjakan


Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Lingkup pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan belanja tersebut meliputi program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM. Lingkup pemeriksaan ini juga meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang dapat mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah. Tahun anggaran yang dilakukan penilaian meliputi pengelolaan belanja pada Tahun 2016 sampai dengan 2018.


Unik, GP Ansor Palmerah dan Yayasan Annur Semarakkan Maulid dengan Dongeng


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Karawang sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dari sumber Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan; 2. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal melakukan transparansi keuangan publik; 3. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal mengelola belanja program dan kegiatan; 4. Pemerintah Kabupaten Karawang belum menyusun kebijakan strategi fiskal dan penganggaran secara memadai; 5. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal mengendalikan pelaksanaan anggaran. 6. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal dalam mengimplementasikan regulasi/kebijakan untuk menstimulasi peran swasta dan masyarakat.


BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, maka permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia. BPK menyampaikan sembilan rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti Pemkab Karawang.


Atas temuan, simpulan dan rekomendasi yang diberikan BPK, Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.


Editor: Tim Berita

Tags

Terkini

X