• Selasa, 16 Agustus 2022

Kurang Volume Pekerjaan di Kabupaten PALI Berpotensi Rugikan Negara Rp23,6 Miliar

- Minggu, 11 Oktober 2020 | 14:09 WIB
images (28)
images (28)


PALI, Klikanggaran.com - Pemerintah Kabupaten PALI, pada tahun 2018 menganggarkan Belanja Modal
sebesar Rp888.066.994.718,00 dan merealisasikan sebesar Rp622.813.258.525,60 atau 70,13%. Akan tetapi, dari nilai realisasi tersebut diketahui terdapat kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan sebesar
Rp23.662.377.691,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) yang berpotensi merugikan negara.


Berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, dokumen kontrak dan hasil fisik atas 28 paket pekerjaan pada kegiatan Belanja Modal menunjukkan
terdapat kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan sebesar Rp23.662.377.691,50. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PALI pada tahun 2018 telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp671.022.406.620,00 dan merealisasikan sebesar Rp467.605.978.271,60 atau 69,69%.


Berdasarkan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik atas paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan terdapat kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan sebesar Rp23.662.377.691,50.


Adapun dari permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.602.348.208,18 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp16.060.029.483,32.


Maka dari itu, Bupati PALI dituntun menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses pengembalian potensi kerugian negara tersebut senilai Rp23.662.377.691,50.


Berikut daftar-daftar yang wajib memproses pengembalian atas kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp7.602.348.208,18:


- PT NKP sebesar Rp5.845.894.358,69;
- CV MP sebesar Rp19.111.938,75;
-  PT WPP sebesar Rp49.111.067,35;
- PT PKS sebesar Rp100.992.791,31;
- PT CAN sebesar Rp90.752.268,59;
-  PT KJP sebesar Rp40.775.321,83 (Rp18.519.721,40 + Rp22.255.600,43);
- PT RJU sebesar Rp855.436.158,15 (Rp612.147.527,45 + Rp199.485.409,81 + Rp 24.844.884,07 + Rp18.958.336,82);
- PT GU sebesar Rp18.928.060,85;
-  PT MFA sebesar Rp46.698.452,38;
- PT PMS sebesar Rp57.026.642,61;
- PT MUK sebesar Rp129.939.328,09;
-  PT EKM sebesar Rp34.501.920,73;
- PT KJN sebesar Rp18.658.593,53;
-  CV DS sebesar Rp5.260.262,68;
- PT PTM sebesar Rp27.235.630,58;
-  PT BPrKo sebesar Rp197.545.917,05 (Rp95.664.881,85 + Rp101.881.035,20);
- CV RTS sebesar Rp35.656.905,19; dan
- CV PPJ sebesar Rp28.822.541,59.


Memproses potensi kelebihan pembayaran dengan memperhitungkan sisa pembayaran atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp16.060.029.483,32, dengan
rincian sebagai berikut.


- PT RJ sebesar Rp380.125.988,62;
- PT LRR sebesar Rp15.051.947.182,54;
- PT SPK sebesar Rp198.396.806,06;
- Is - Ba (KSO) sebesar Rp221.727.599,74;
- CV NU sebesar Rp207.831.906,36.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X