Jakarta,Klikanggaran.com - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) terlilit utang hingga mencapai Rp500 triliun pada akhir 2019. Perusahaan pelat merah tersebut terbebani utang dalam jumlah super besar untuk membiayai proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, mengatakan kenaikan utang sebesar Rp500 triliun tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 perseroan hanya berutang tidak sampai Rp50 triliun.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Syafril Sofyan, yang juga aktivis gerakan 77-78, mengatakan bahwa terbukti sekarang apa yang dinyatakan oleh Rizal Ramli, bawah PLN bisa bangkrut dengan proyek 35.000 MW, ketika pertamakali sertijab Menko Maritim, Rizal Ramli, dalam pidatonya langsung kritik keras tentang proyek tersebut, RR juga menjelaskan bahwa dia pernah pengalaman menyelamatkan PLN ketika era Presiden Gusdur.
Syafril menjelaskan, ketika itu Rizal Ramli “diserang” oleh Wapres JK, Menteri BUMN, Rini, Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan mengatakan tidak tahu apa-apa, bukan bidangnya jangan ikut ngurus, BUMN memang bukan berada dibawah koordinasi Menko Maritim, lalu Menteri ESDM tdk pernah hadir dalam rapat koordinasi. Media mainstream TV, Koran dan media online ikut “menyerang” RR sebagai Menteri tukang heboh. Lucunya Presiden Jokowi yang “membujuk’ RR menjadi Menko malah “tidak berani” membela RR dari serangan tersebut.
Namun jika sekarang sudah terlilit utang demikian besar hampir seperempat APBN, dan sekarang untuk menghindari Gagal Bayar semua bisa rontok. Disamping Pemerintah juga ada utang kepada PLN. Dipastikan oleh rejim Jokowi akan dikucurkan pula uang negara/rakyat lagi untuk menambal utang tersebut.
”Lalu siapa yang diminta pertanggung jawaban padahal sudah diingatkan oleh RR sewaktu menjabat Menko., semestinya Presiden Jokowi yang tidak punya kemampuan memilih pembantunya menyelamatkan PLN, termasuk BUMN besar lainnya seperti Pertamina yang juga mempunyai utang banyak,” kata Syafril melalui keterangan persnya, Minggu (28-6).
Tak hanya itu, kata dia, terbukti bonus rutin buat staff dan karyawannya sampai sekarang belum mampu dibayar oleh Pertamina. Menurut janji Pilpres Presiden Jokowi akan menjadikan Pertamina sebagai korporat terbesar di dunia, malah sekarang anjlok sejak Ahok “kesayangan” Jokowi jadi Komut Pertamina.
