• Kamis, 29 September 2022

Perbup Banjarnegara Boroskan Keuangan Daerah Rp1 Milyar, Wajib Direvisi

- Sabtu, 7 Maret 2020 | 20:54 WIB
PicsArt_03-07-08.50.47
PicsArt_03-07-08.50.47


Banjarnegara,Klikanggaran.com - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018 menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp329.259.102.000,00 dan terealisasi sebesar Rp329.136.677.741,00 atau 99%. Dari jumlah realisasi tersebut, sebesar Rp2.545.150.741,25 diantaranya digunakan untuk belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa guna pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan kepada 261 desa dari 266 desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara.


Sebanyak lima desa tidak mengajukan bantuan keuangan karena pada saat penyusunan KUA/PPA tidak memasukkan data perangkat desa, yaitu Desa Larangan, Desa Majasari dan Desa Pagentan di Kecamatan Pagentan; Desa Sidengok di Kecamatan Pejawaran, dan Desa Bandingan di Kecamatan Rakit.


Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah desa guna pembayaran JKN BPJS kesehatan kepala desa dan perangkat desa disalurkan dalam dua tahap dengan SP2D Nomor 09401/4.04.05.02/SP2D/2018 tanggal 21 November 2018 sebesar Rp2.485.555.321,00 dan SP2D Nomor 09837/4.04.05.02/SP2D/2018 tanggal 28 November 2018 sebesar Rp59.595.420,00.


BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto pada tanggal 7 Agustus 2018 telah menyampaikan Surat nomor 1608/VI-03/0818 kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara tentang tagihan iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Total tagihan dari BPJS sebesar Rp2.667.575.000,00 terdiri dari iuran 2% sebesar Rp1.067.030.000,00 dan iuran 3% sebesar Rp1.600.545.000,00 untuk kepala desa dan perangkat desa pada 261 desa.


Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa nilai tagihan tersebut dapat berubah sesuai rekonsiliasi yang dilakukan masing-masing perangkat desa pada saat pelaporan data kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Perangkat Desa kepada BPJS Kesehatan.


Berdasarkan surat tersebut Bupati Banjarnegara mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 460/ 1017 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Bendahara desa selanjutnya melakukan konfirmasi ke BPJS Kesehatan mengenai kepesertaan kepala desa dan perangkat desanya. Total tagihan iuran BPJS kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa tahun 2018 adalah sebesar Rp2.545.150.741,25.


Berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, atas hal tersebut terjadi pemborosan pembayaran bantuan keuangan khusus iuran BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.018.060.296,40. Sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kepala desa dan perangkat desa merupakan peserta BPJS kesehatan kategori PPU adalah sebesar 5% dari penghasilan tetap atau upah minimum kabupaten (UMK) jika penghasilan tetap kurang dari UMK. Iuran tersebut dibayar oleh Pemberi Kerja sebesar 3% dan oleh Peserta sebesar 2%.


Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyalurkan bantuan keuangan khusus BPJS Perangkat Desa sebesar Rp2.545.150.741,00 ke 261 desa. Nilai tersebut merupakan total iuran sebesar 5% dari siltap kepala desa dan perangkat desa. Jumlah tersebut pula yang dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan oleh masing masing desa. Bendahara desa tidak memungut iuran bagian pekerja sebesar 2% dari masing-masing peserta kepala desa dan perangkat desa.


Atas hal tersebut, terdapat pemborosan keuangan daerah dari pembayaran bantuan keuangan khusus BPJS Kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang bukan merupakan kewajiban Pemkab Banjarnegara sebesar Rp1.018.060.296,40 ((2%/5%) x Rp2.545.150.741,00).

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X