JAKARTA, Klikanggaran.com--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan waktu pemeriksaan terhitung mulai tanggal 13 Agustus s.d. 5 Oktober 2018.
Pada TA 2017, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat di antaranya telah merealisasikan biaya pemeliharaan Alat Pendingin senilai Rp1.967.230.742,00 atau 83,31% dari total anggaran senilai Rp2.361.233.548,00. Realisasi tersebut merupakan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan AC Chiller sesuai Kontrak Nomor 865/076.35 tanggal 2 Mei 2017 dengan pelaksana pekerjaan PT JCI.
Menurut BPK, berdasarkan dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, diketahui biaya perbaikan AC Chiller Nomor 3, 4 dan 5 senilai Rp1.905.872.021,00 terdiri dari biaya jasa pemasangan spare part senilai Rp557.524.189,00 dan biaya pembelian suku cadang baru senilai Rp 1.348.347.832,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas biaya jasa pemasangan spare part untuk masing-masing chiller (belum PPN 10%) menunjukkan informasi berikut.
Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada setiap chiller dikenakan dua kali biaya jasa pemasangan suku cadang yaitu penggantian spare part chiller dan spare part compressor. Berdasarkan wawancara dengan teknisi PT JCI pada tanggal 20 September 2018, diketahui bahwa compressor adalah bagian dari chiller, dan bahan pakai habis yang diperhitungkan sebagai komponen biaya yang digunakan pada kedua proses perbaikan tersebut sama. Selain itu, hasil perbandingan dengan biaya perbaikan chiller 1 dan 2 pada kontrak pemeliharaan AC Chiller tahun 2016 menunjukkan bahwa biaya jasa pemasangan suku cadang untuk masing-masing chiller hanya dikenakan satu kali.
Terkait kondisi tersebut, BPK menyimpulkan bahwa pengenaan biaya jasa pemasangan spare part chiller senilai Rp96.900.000,00 (3 x Rp32.300.000,00) pada chiller 3,4,dan 5 tidak ekonomis.
