Jakarta,Klikanggaran.com - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menilai bahwa duit negara yang dipakai SKK Migas di tahun 2020 ini bisa bikin kita kelenger, mirisnya duit negara yang dipakai SKK Migas hingga ratusan miliar ini hanya untuk biaya sewa kantor, sewa kendaraan dinas, sampai biaya kebutuhan pimpinan.
"Contohnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas di tahun 2020 ini sudah menyiapkan Rp 107,76 m, khusus untuk biaya sewa kantor. Duit ratusan miliar yang diambil dari APBN ini akan digunakan untuk menyewa salah satu lantai gedung Wisma Mulia tepatnya lantai 35," ujar Jajang pada Klikanggaran.com, Jumat (10-1).
Menurut Center for Budget Analysis (CBA), biaya yang dihabiskan SKK Migas sampai ratusan miliar hanya untuk kebutuhan sewa kantor di tahun 2020 kelewat gila dan pemborosan anggaran.
"Apalagi fakta bahwa sewa kantor ratusan miliar ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung, dan ini jelas sangat mencurigakan," tegas Jajang.
Idealnya, kata Jajang, mengingat biaya yang disiapkan senialai Rp107,7 miliar, SKK Migas bisa memakai metode pengadaan lelang umum, guna mendapatkan nilai yang lebih rasional dan efisien.
"Selain biaya sewa kantor di lantai 35 gedung Wisma Mulia yang fantastis mahal, pada tahun 2020 SKK Migas masih melalui Satker Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi akan memiliki belanja boros dan tidak masuk akal lainnya. Misalnya biaya untuk kebutuhan jajaran pimpinan SKK Migas di tahun 2020 disiapkan sebesar Rp 41,8 miliar. Ditambah anggaran kendaraan dinas dan operasional sebesar Rp 20,7 m, semua uang ini akan digunakan di tahun 2020," kata dia.
Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta Joko Widodo untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran di SKK Migas, khususnya biaya sewa kantor yang tidak masuk akal ini.
"Sangat tidak pantas disaat negara ini lagi tertimpa bencana dan masyarakat menderita tapi pejabat di SKK Migas malah buang-buang APBN," pungkasnya.
