JAKARTA, Klikanggaran.com--Kementerian PUPR melalui Panitia Kerja (Pokja) 20 BP2JK wilayah Maluku Utara di awal tahun 2020 menjalankan belasan proyek, mirisnya proyek-proyek ini terindikasi kuat sengaja dimainkan. Pernyataan tersebut disampaikan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) dalam rilisnya yang diterima klikanggaran.com.
Menurut Jajang, proyek ini terkait peningkatan Jalan dan Jembatan serta pembangunan Jalan yang dibiayai dari APBN tahun anggaran 2020 adapun proses tender digeber sejak Bulan Desember 2019, sayangnya sejak awal proses tender sudah ditemukan permainan kotor.
"Modus yang dipakai masih dengan gaya lama namun terbilang rapih, dugaan kami permainan ini melibatkan oknum Pokja ULP dan pihak swasta. Mereka diduga berkolaborasi guna memenangkan perusahaan tertentu," ujar Jajang.
Jajang memberikan contoh, yaitu yang terjadi dalam proyek pembangunan dan perkuatan breakwater di Kota Ternate. Untuk proyek ini Kemen PUPR menyiapkan dana sebesar Rp.19.925.000.000.
Sejak dimulainya tahapan pengumuman pasca kualifikasi pada 05 Desember 2019 sampai pembukaan dokumen penawaran 16 Desember 2019, total ada 65 peserta lelang yang terdaftar. Dari proses ini peserta yang memenuhi persyaratan lelang terjaring jadi 42 peserta.
Selanjutnya mulai tanggal 16 sampai 30 Desmber 2019 adalah tahapan paling menentukan (tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga). Dalam tahapan ini kejanggalan mulai muncul, di mana nama perusahaan PT. Ayash Zikri Mandiri diumumkan oleh Pokja ULP lolos tahapan selanjutnya, padahal dalam keterangan daftar sebelumnya perusahaan ini tidak lolos.
Kejanggalan lainnya, pihak panitia lelang Kemen PUPR memasukan beberapa perusahaan yang sebenarnya sudah dikatakan tidak lolos di tahap sebelumnya ke daftar pesaing penawaran harga sebagaimana tercantum dalam LPSE Kemen PUPR.
Walhasil pada tanggal 31 Desember 2019 pihak Kemen PUPR mempublikasikan PT Adco Putra Pratama (PT APP) sebagai pemenang lelang proyek. Menurut kami hal ini aneh, pesaing PT APP seperti PT indah jaya Karya Abadi, PT Jumindo Indah Perkara, sampai Helni Pusaka yang disandingkan memang sejak awal tidak lolos tahapan, jadi apa yang mau disaingkan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan lainnya, mengingat masih ada 41 peserta yang sebenarnya lolos tahapan dan bisa bersaing dengan PT APP namun justru tidak tercantum dengan jelas di LPSE.
Selain itu nilai proyek yang diajukan PT Adco Putra Pratama sebesar Rp 18,6 m menurut kami terlalu mahal, proyek ini setidaknya bisa ditekan di angka Rp 16 m.
Berdasarkan temuan di atas, CBA meminta Menteri PUPR Basuki untuk membatalkan proyek pembangunan dan perkuatan breakwater di Kota Ternate, karena banyak kejanggalan. Lebih baik lagi proyek yang saat ini dijalankan oleh Pokja 20 BP2JK wilayah Maluku Utara juga dibatalkan. Di sisi lain KPK harus segera melihat kasus ini dan membuka penyelidikan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati.
