BPK Temukan Permasalahan dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

Klikanggaran.com--BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan pada Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mutasi pada Empat SKPK sebesar Rp39.100.700,00;


2. Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRK Tidak Sesuai Ketentuan;


3. Pengelolaan dan Penyaluran Belanja Hibah Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;


4. Pemasangan Instalasi Listrik 2 Ampere untuk Masyarakat Miskin/Dhuafa Belum Sepenuhnya Sesuai Kontrak dan Penerima Bantuan Hibah Tidak Ditetapkan dengan SK Kepala Daerah;


5. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Cot Punti belum disetorkan ke Kas Daerah;

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Barat, antara lain agar:

BACA JUGA: Daftar Pejabat Pemberi Gratifikasi kepada Mantan Gubernur Kepri

BACA JUGA: Hasil pemeriksaan BPK atas SPI pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran (TA) 2017

1. Menagih kelebihan pembayaran gaji kepada PNS bersangkutan sebesar Rp39.100.700,00 dan menyetorkan ke kas daerah;


2. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada TAPK yang menetapkan anggaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRK tidak memedomani ketentuan, dan selanjutnya untuk melakukan perhitungan ulang besaran Tunjangan Transportasi dengan memperhatikan harga yang berlaku;


3. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada TAPK Aceh Barat yang mengalokasikan anggaran belanja hibah tidak memedomani ketentuan dan selanjutnya untuk tidak mengalokasikan anggaran hibah untuk organisasi yang tidak memenuhi persyaratan;


4. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyalurkan bantuan hibah yang tidak ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;


5. Menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD untuk memerintahkan PPK supaya segera menarik denda keterlambatan sebesar Rp47.335.086,00 kepada PT ARM dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

BACA JUGA: Erick: Jangan Suka Koar-Koar di Media dan Mundur Saja Sebelum Ketahuan

SELENGKAPNYA SILAKAN BACA