PALI, Klikanggaran.com - Isu defisit anggaran lagi-lagi menghantui Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). Daerah yang baru brojol dari Kabupaten Muara Enim 2013 silam ini bak pepatah bagaikan buah simalakama. Bagaimana tidak, di sisi lain Kabupaten Pali seakan ingin membuktikan suksesi sebagai bagian daerah otonom baru, namun di sisi lain tak berdaya jika ada kebijakan penundaan dana transfer dari Pemerintah pusat.
Sejumlah pihak ketiga pun mulai pikir-pikir untuk mengerjakan sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur, lantaran dikhawatirkan akan ada tunda bayar kembali seperti yang terjadi pada 2018 yang lalu.
Defisit anggaran di Kabupaten Pali, nampaknya membuat beberapa anggota DPRD PALI mulai gerah. Hal ini ditandai dengan bertandangnya sejumlah legislator asal Pali ke DPR dan DPD RI beberapa hari yang lalu.
"Kami ingin menyampaikan kesulitan yang kami hadapi di Kabupaten Pali, dimana ada kewajiban pemerintah pusat yang belum dipenuhi. Ada tunda bayar yang belum disalurkan ke Kabupaten PALI sebesar Rp287 miliar. Dan kalau ini ditunda-tunda, maka diproyeksikan DBH untuk PALI di tahun 2020 bakal membengkak sebesar Rp434 m," ungkap Soemarjono, Ketua DPRD PALI pada wartawan beberapa waktu yang lalu.
Bahkan dalam malam ramah tamah anggota DPRD Pali 2014-2019, (Sabtu malam 21/09/19) Ketua DPRD Pali, Soemarjono juga menyinggung perihal kewajiban pusat untuk segera membayar Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp287 miliar kepada Kabupaten PALI.
Lantas, berapa besar Pendapatan Asli Daerah Pali?
Jika dilihat dari indikator pencapaian target kinerja APBD Anggaran pendapatan Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2018, yakni sebesar Rp1.498.296.473.293,65. Dari angka tersebut, hanya terealisasi pendapatan selama tahun 2018 sebesar Rp1.226.434.373.053,95.
"Pendapatan Asli Daerah Pali kurang dari 100 M/tahun. Hanya berkisar Rp74, 3 Miliar. Sementara, anggaran belanja dan transfer Pemkab Pali sekitar 1,3 Triliun," ujar Fujianto pemerhati sosial dan pemerintahan, pada Klikanggaran.com, Minggu (22/09/19).
Kondisi tersebut menurutnya jelas-jelas akan menjadikan Kabupaten Pali sangat tergantung pada transferan dari dana pusat.
"Pendapatan transfer Pemkab Pali mencapai Rp1.61 triliun. Sementara pendapatan lain-lain yang sah hanya berkisar Rp91 miliar. Jadi wajar jika Pali sangat tergantung dengan pusat," pungkasnya.
