Jakarta, Klikanggaran.com (20-08-2019) - Belanja pegawai dalam belanja daerah masih menunjukkan angka yang relatif tinggi dibandingkan dengan belanja-belanja lainnya. Tentunya hal ini menjadi perbincangan publik dengan melihat segi manfaat bagi masing-masing daerah.
Misalnya, seperti yang disampaikan oleh Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin Jali, pada Klikanggaran.com (Selasa/20/08/2019). Wahyudin memaparkan belanja pegawai di Kabupaten Way Kanan di tahun 2018, masih menduduki posisi belanja paling tinggi dibandingkan dengan belanja-belanja lainnya.
Adapun belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Way Kanan yakni sebesar Rp470.431.170.755. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa sebesar Rp307.928.713.198 dan belanja modal sebesar Rp466.827.313.113,00. Artinya menurut Wahyudin, terdapat selisih sebesar Rp162.502.457.557 untuk belanja barang dan jasa, sedangkan untuk belanja modal terdapat selisih sebesar Rp3.603.857.642.
Menyikapi besaran belanja pegawai yang relatif tinggi dibandingkan dengan anggaran untuk belanja modal atau pembangunan itu, kata Wahyudin, perlu adanya pengkajian kebijakan atas pengalokasian APBD secara esensial.
“Sehingga APBD ke depannya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan bagi pejabat daerah saja,” tutur Wahyudin Jali.
Selain itu menurut Wahyudin Jali, perlu juga melibatkan masyarakat secara rill dalam penyusunan program daerah. Agar APBD benar-benar dirasakan oleh masyarakat dari segi pemanfaatan untuk pelayanan dan kesejahteran publik.
Jika kondisi ini tidak mendapat pengawalan ekstra dan keterlibatan dari masyarakat tentunya akan merugikan daerah. Sebab menurutnya, dengan meminimkan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, adalah bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam mengemban amanah. Selain itu, manajemen pengelolaan keuangan daerah terlihat tidak efektif dan efisien.
“Apakah dengan belanja pegawai yang tinggi menjamin pegawai daerah melakukan tugasnya semaksimal mungkin, atau bertindak seperti super hero? Hanya masyarakat yang dapat menilai baik dan buruknya,” pungkas Wahyudin Jali.
