• Rabu, 19 Januari 2022

Enigma Rp 4,4 Milyar STQH Muratara, Sekda Bungkam?

- Kamis, 20 Juni 2019 | 08:00 WIB
Sekda Bungkam
Sekda Bungkam






Jakarta, Klikanggaran.com (20-06-2019) - Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara (Muratara) menggelontarkan anggaran luar biasa fantastis yakni sebesar Rp4.489.218.500,00 demi menyukseskan kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) ke XXV tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Uang sebesar Rp 4,4 milyar tersebut hanya direalisasikan secara khusus untuk belanja Event Organizer lewat mekanisme Pengadaan Langsung dan di-cover dalam Seketariat Daerah Muratara melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).





Berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, selain belanja Even Organizer STQ diketahui juga terdapat Belanja makanan dan minuman seleksi Tilawatil Al-Qur’an Tk Provinsi senilai Rp421.257.500,00. Namun demikian, anggaran yang digelontarkan melalui APBD harus sesuai dengan mekanisme standar akutansi pengelolaan anggaran dan fungsi dari APBD itu sendiri.





Untuk diketahui, landasan hukum APBD tertuang pada UU No.32-33 tahun 2003, Keputusan Mentri Dalam Negri No.29 Tahun 2002, dan PP No.105 Tahun 2002. Maka mempunyai tujuan/ fungsi wajib dalam pengelolaan. Akan tetapi, dalam Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) ke XXV berbasis kegiatan, dinilai publik tak mencerminkan dari 3 aspek fungsi pokok APBD yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitasi.





Berangkat dari pemikiran tersebut, Klikanggaran.com menghubungi Sekda Muratara, Zainal Arifin, untuk menanyakan anggaran STQH Muratara yang sifatnya berbasis kinerja seharusnya mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur serta memenuhi unsur input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak). Namun, Sekda Muratara tak sedikitpun memberikan tanggapan (bungkam).





Publik menilai, penyerapan anggaran seperti ini tidak memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang optimal dan merata. Padahal diharapkan perencanaan anggaran lebih baik dan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara tepat dan proporsional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muratara, bukan malah sebaliknya, terkesan pemborosan secara definitif. (MJP)

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X