• Selasa, 18 Januari 2022

Ini Alasan BPKP Wajib Audit Khusus Anggaran Milyaran STQ Muratara

- Selasa, 18 Juni 2019 | 13:30 WIB
BPKP Wajib Audit
BPKP Wajib Audit






Jakarta, Klikanggaran.com (18-06-2019) - Perhelatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) ke XXV tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) akhirnya berjalan sukses. Namun, di balik perhelatan tersebut, diketahui Pemkab Muratara telah menggelontorkan anggaran yang luar biasa fantastis, baik penganggaran belanja event organizer, juga belanja makan dan minum, serta belanja swakelola lainnya yang di-cover dalam Seketariat Daerah Pemkab Muratara melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).





Berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, untuk belanja Even Organizer STQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, pada kegiatan Tilawatil Al-Qur'an Tk Provinsi, dianggarkan sebesar Rp4.489.218.500,00. Belanja makanan dan minuman seleksi Tilawatil Al-Qur'an Tk Provinsi senilai Rp421.257.500,00. Serta dalam poin swakelola Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ/Sebuah festival pemuliaan kitab suci umat Islam) senilai Rp982.650.000,00 dan Pemberangkatan Kafilah Hasil MTQ tingkat Kabupaten ke tingkat Provinsi senilai Rp300.000.000,00. Total dari 4 poin kegiatan tersebut mencapai Rp6.193.126.000,00.





Di mata publik, Pemkab Muratara patut diapresiasi dalam momen yang dapat dijadikan prestasi atas terselenggaranya Mega STQ yang sifatnya wajib diketahui khalayak ramai. Karena telah menjalankan program kerohanian sedemikan rupa dengan mensuport anggaran luar biasa fantastis. Namun demikian, anggaran tersebut digelontarkan melalui APBD, sehingga tak luput dari perhatian, bahwa mekanisme pengelolaan anggaran harus sesuai standar akutansi.





Sebagian publik pun berpendapat, demi terciptanya prestasi dalam wujud nyata, sehingga tak menjadi polemik berkepanjangan dan sebatas kegiatan belaka, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wajib melakukan audit khusus dalam pendampingan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan evaluasi secara lanjutan. Agar tak menjadi tanda tanya banyak pihak, khususnya yang selalu menyoroti Pemkab Muratara.





"BPKP dituntut melakukan audit khusus demi terciptanya pengelolaan anggaran yang bersih serta memecahkan tanda tanya banyak pihak yang menduga rawannya penyimpangan pengelolaan anggaran di Pemkab Muratara. Jika ada temuan, BPKP wajib melakukan tindak lanjut secara umumnya dan tindak lanjut jika ada penyimpangan secara khususnya," cetus perwakilan publik.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X