Jakarta, Klikanggaran.com (15-04-2019) - Jumlah beban perjalanan dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Musi Rawas pada tahun 2017 menghabiskan sebesar Rp90.914.325.707,00. Terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas ke luar negeri.
Mirisnya, beban belanja tersebut mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp19.022.694.246,00.
Beradasarkan dokumen Klikanggaran.com, mengenai kenaikan yang sangat signifikan ini, bisa dilihat pada neraca beban perjalanan dinas di Dinas Kesehatan (Dinkes). Sebab Dinkes pada tahun 2016 hanya menghabiskan Rp1.425.582.886,00. Setelah tahun 2017 menghabiskan hingga Rp9.707.137.198,00.
Khusus untuk DPRD Musi Rawas, beban tersebut mencapai Rp42.813.492.454,00. Sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp31.300.729.614,00.
Beban perjalanan dinas tersebut memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, yang menjadi pertanyaan publik adalah, kenaikan sangat signifikan itu apakah bukan kebijakan koruptif? Kemudian, apa hasil yang didapatkan dari beban tersebut?
Menilik dari hasil tersebut, menunjukkan kinerja pemanfaatan keuangan daerah hanya mengandalkan hasil (ouput), bukan pada dampaknya bagi masyarakat (outcome). Padahal seharusnya, yang menjadi orientasi itu adalah outcome, bukan output saja.
Sebab pos anggaran sebanyak itu tidak dirasakan masyarakat, hanya segelintir orang saja yang merasakannya. Publik menuai kebijakan apa saja yang didapat dari beban belanja yang mencapai Rp 90 milyar ini? Kemudian manfaat apa yang didapatkan?
