• Rabu, 19 Januari 2022

APBD Rp 9,6 T, Pemprov Sumsel Harusnya Sudah Bisa Bahagiakan Kaum Tani?

- Minggu, 10 Maret 2019 | 15:00 WIB
APBD
APBD

Palembang, Klikanggaran.com (10-03-2019) - PascaKunjungan Presiden Joko Widodo ke Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (09/03) kemarin, jagad media sosial dipenuhi foto-foto Jokowi saat menjalankan turnya ke Bumi Sriwijaya. Salah satu yang menarik perhatian yakni foto Jokowi pada sebuah kebun karet. Tak lupa, Jokowi pun mengabadikan fotonya bersama sang istri, Iriana Joko Widodo di laman Facebook resminya.

Pada foto yang berlatar belakang perkebunan karet di wilayah Banyuasin, Sumsel tersebut, Jokowi menuliskan dengan caption: "Wartawan-wartawan meminta kami berjalan bergandeng tangan berdua seperti ini, di tengah hutan karet di Banyuasin. Jadilah pose romantis ditonton awak media. Selamat bermalam Minggu," tulisnya.

Sejatinya, agenda Jokowi di Sumsel tidak hanya meninjau perkebunan karet di wilayah Banyuasin. Akan tetapi, juga menghadiri berbagai acara lainnya. Seperti Deklarasi Millineals Road Safety yang berlangsung di kawasan Ampera, Kota Palembang.

Banyaknya foto Jokowi yang beredar di medsos saat berada di kebun karet, bisa jadi menjadi suatu pertanda jika warga Sumsel selama ini memang sangat mengharapkan ada perbaikan pada sektor yang menjadi andalan sekaligus urat nadi warga Sumsel. Hal ini sebenarnya nampak sudah dipahami oleh Gubernur Sumsel terpilih, Herman Deru.

Pada saat kampanye di pergelaran Pilkada Sumsel 2013, Herman Deru pernah berjanji akan menaikkan harga karet di satu tahun lamanya pada masa rezim Pemerintahannya.

"Kalau dulu 1 kg karet bisa membeli 5 kg beras, sekarang terbalik. 1 kg beras dibeli dengan 5 kg karet," kata Deru waktu itu, saat berkunjung ke Kota Muara Enim.

Deru menjelaskan, salah satu usahanya menaikkan harga karet yakni dengan mendekatkan industri pengolahan karet kepada masyarakat.

"Dulu pada zamannya Gubernur Sumsel, Asnawi Mangku Alam, orang Air Ritam, petani karet sempat dibuat bahagia. Lantaran ada pabrik karet," kata Deru.

Apakah Pemrov Sumsel bisa menaikkan harga karet?

Pada tahun 2019 APBD Sumsel berkisar 9,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan jika APBD Sumsel menunjukkan trend kenaikan dalam setiap tahunnya. Di mana Pemrov Sumsel pada tahun anggaran 2017 membukukan pendapatan daerah sebesar Rp8.911.476.779.409,71. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017 dengan realisasi sebesar Rp8.195.968.131.799,96 atau 91,97% dari anggaran yang ditetapkan.

Anggaran tersebut naik sebesar Rp1.613.187.202.123,63 atau 24,51% bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah tahun 2016 sebesar Rp6.582.780.929.676,33.

Dari anggaran triliunan tersebut, ada potensi belanja wajib yang tentunya tak bisa diganggu gugat, yakni belanja pegawai. Di mana pada tahun 2017 direalisasikan berkisar 1,4 triliun. Itu artinya ada dana triliunan rupiah lagi pada pos anggaran lainnya yang mestinya Pemrov Sumsel bisa melakukan penghematan. Seperti pada pos belanja modal dan barang dan jasa untuk dialihkan pada master plan untuk mendongkrak peningkatan sektor agraris dan upaya kesejahteraan petani.

Baca juga : PLTS Jakabaring Pencitraan, Bebani APBD Sumsel 20 Tahun ke Depan?

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X