Palembang, Klikanggaran.com (20-02-2019) - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dikabarkan bersikap mengecewakan. Tak ada satu pun dari mereka yang menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Muara Enim, Selasa (19/02-2019).
Sontak acara yang dihelat di aula kecamatan tersebut menuai sejumlah kekecewaan. Baik dari beberapa perwakilan, warga, maupun instansi yang datang.
“Kami berharap ada perwakilan DPRD yang hadir. Agar bisa memberitahukan keluhan kami selama ini. Kalau mereka, anggota dewan tidak hadir, kami harus bicara pada siapa?” keluh salah satu peserta Musrenbang pada wartawan.
Dewan Tak Hadiri Musrenbang
Hal senada juga diutarakan beberapa Kepala Desa dalam Kecamatan Muara Enim.
“Sangat-sangat kecewa, padahal di sinilah tempat kami mengeluh. Tapi mereka, para anggota dewan tidak hadir,” ujar salah satu Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim pada awak media.
Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pelajaran sekaligus cambuk bagi para wakil rakyat ke depan. Pasalnya mereka digaji pakai uang rakyat, dan juga bisa duduk di gedung rakyat berkat suara rakyat. Apalagi anggaran yang digelontorkan untuk menunjang kinerja para wakil rakyat setiap tahun tidaklah sedikit.
Misalnya pos anggaran dan realisasi penerimaan lainnya para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim TA 2017. Para wakil rakyat diberikan belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp5.269.320.000,00. Anggaran tersebut naik tajam dari anggaran tahun 2016 yang hanya sebesar Rp3.795.120.000,00.
Pos anggaran miliaran tersebut disinyalir belum termasuk pendapatan dan tunjangan lainnya. Seperti Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
Baca juga : Pengelolaan PBB di Kabupaten Muara Enim, Sebegini Burunyakah?
