• Rabu, 19 Januari 2022

Benarkah Pengadaan Bahan Makanan PT Pelni Sejak 2015 Menyimpang?

- Minggu, 17 Februari 2019 | 11:00 WIB
Benarkah
Benarkah

Jakarta, Klikanggaran.com (17-02-2019) – Benarkah pengadaan permakanan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) tahun anggaran 2017 menyimpang? Sebab diduga, pengadaan tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan.

Ketidaksesuaian ini, menurut dokumen yang dimiliki Klikanggaran.com, ternyata sudah terjadi sejak tahun 2015. Benarkah demikian? Disebutkan pada dokumen, dalam pengelolaan permakanan, PT Pelni tidak pernah melakukan pengadaan bahan makanan melalui metode barang yang ditetapkan dalam Standar Operasional (SOP) perusahaan.

Tapi, PT Pelni melakukan pengadaan bahan makanan melalui penunjukan langsung oleh Jenang kepada supplier. Dan, itu pun tanpa melalui tahapan seleksi yang telah ditetapkan dalam Standar Opersional. Kemudian, pada dokumen pertanggungjawaban biaya makan awak kapal dan penumpang pun diketahui tidak memadai.

Tentu saja, publik harus mengetahui dugaan penyimpangan ini. Sebab anggaran yang disajikan untuk realisasi beban makanan sangatlah besar. Makanan tersebut diperuntukkan bagi penumpang kelas ekonomi dan Anak Buah Kapal (ABK). Tepatnya setelah SDUM pada beban variabel makananan penumpang tahun 2017. Di mana masing-masing adalah sebesar Rp195.325.104.575 dan sebesar Rp30.690.158.019.

Benarkah Ada Penyimpangan?


Selain itu, diketahui juga terkait beban makanan penumpang kelas ekonomi dan anak buah kapal. Bahwa akunnya adalah yang digunakan untuk mencatat beban penyediaan makanan/catering penumpang kelas ekonomi dan anak buah kapal selama pelayaran.

Dan, kembali lagi ke masalah awal, bahwa pada pengadaan bahan makanan untuk penumpang dan ABK, belum sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Sehingga menurut dokumen yang dimiliki Klikanggaran.com, hal ini bisa mengakibatkan pengadaan bahan makanan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya. Sebab, kita tidak tahu Harga Prakiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan bahan makanan tersebut. Karena dari PT Pelni sendiri tidak menyusun owner estimate atau HPS atas pengadaan bahan makanan tersebut.

Maka dengan langkah menyimpang PT Pelni ini, yaitu dalam hal pengadaan bahan makanan, bisa berpotensi tidak memperoleh harga terbaik bahan makan dari penyedia barang/jasa. Karena PT Pelni sendiri melakukan penunjukan langsung oleh Jenang kepada supplier.

Dan terakhir, akibat dari masalah ini, bisa mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Benarkah penyimpangan itu terjadi? Kita tunggu saja, apakah akan ada penyelidikan.

Baca juga : Subsidi Buat Pelni 85,6 M Dipotong oleh BPK, Indikasi apa, Nih?

Editor: Heryanto

Tags

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X