• Sabtu, 29 Januari 2022

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD di Pemkab OKI, Ada Kelebihan Pembayaran???

- Jumat, 15 Februari 2019 | 08:13 WIB
Kelebihan Pembaran
Kelebihan Pembaran

Jakarta, Klikanggaran.com (15-02-2019) - Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp968.755.502.223,00. Dan, direalisasikan sebesar Rp779.231.544.290,00 atau 80,44% dari anggaran. Dari realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD OKI sebesar Rp1.845.000.000,00.

Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten OKI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017. Yang mengatur tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKI.

Sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut, Pemkab OKI menetapkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017. Yang mengatur tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten OKI.

Menurut Perbup tersebut, besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp15.000.000,00. Dibayarkan setiap bulan secara lumpsum terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya, setelah Perda yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan. Atas dasar tersebut, pemberian Tunjangan Transportasi dilaksanakan sejak Oktober 2017.

Tunjangan Transportasi


Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten OKI TA 2017 diberikan kepada 41 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 per bulan. Sehingga total realisasi pembayaran untuk tiga bulan (Oktober s.d. Desember) adalah sebesar Rp1.845.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

-


Sehubungan dengan diterapkannya pemberian tunjangan transportasi tersebut, semua kendaraan dinas yang digunakan oleh Anggota DPRD harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten OKI. Pengembalian kendaraan dinas Anggota DPRD kepada Pemerintah Kabupaten OKI dilaksanakan secara kolektif dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 028/1244/BAST-BMD/2017 tertanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD Kabupaten OKI. Dalam BAST tersebut jumlah kendaraan yang dikembalikan adalah sebanyak 28 unit, terdiri dari:

a. Sebanyak 22 unit merupakan kendaraan dinas jabatan Anggota DPRD;

b. Sebanyak 6 unit merupakan kendaraan operasional alat kelengkapan dewan.

Dokumen yang dimiliki klikanggaran.com menunjukkan bahwa, masing-masing Anggota DPRD yang mendapat fasilitas kendaraan dinas telah menyerahkan kendaraan dinas tersebut kepada Sekretariat DPRD. Pelaksanaannya dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Anggota DPRD Kabupaten OKI Periode 2014-2019, yang ditandatangani oleh Anggota DPRD terkait dan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.

Berdasarkan dokumen BAST tersebut, penyerahan kendaraan dilakukan dalam kurun waktu tanggal 24 Oktober s.d. 15 November 2017. Dengan demikian, masing- masing Anggota DPRD masih menggunakan fasilitas kendaraan dinas bersamaan dengan pembayaran Tunjangan Transportasi, karena diberikan terhitung mulai Oktober 2017.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas penggunaan fasilitas kendaraan dinas, bersamaan dengan pembayaran tunjangan transportasi sebesar Rp318.242.741,97.

Terkait temuan ini, tentu publik akan bertanya-tanya, bagaimana kinerja Pemkab OKI dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran di daerahnya?

Baca juga : Bagian Keuangan Dinas Pendidikan OKU Timur Kelebihan Uang?

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X