Jakarta, Klikanggaran.com (22-01-2019) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memiliki utang yang tentu akan membuat publik terkejut. Sebab tak tanggung-tanggung, nilai utang Pemkot Tarakan adalah sebesar Rp159.735.413.478.
Utang Pemkot Tarakan yang lebih dari Rp 159 miliar itu tentunya membuat publik bertanya-tanya. Apa saja yang dilakukan Pemkot Tarakan?? Sampai-sampai harus berutang sekian banyak?
Untuk mengetahuinya, Klikanggaran.com melakukan pengamatan pada laporan keuangan Pemkot Tarakan di tahun 2017. Diketahui, utang Pemkot Tarakan itu merupakan utang kepada pihak ke 3.
Tak hanya itu, utang tersebut belum termasuk utang beban pegawai dan beban rutin dalam utang beban barang dan jasa. Bila ditotal seluruhnya, maka utang yang dimiliki Pemkot Tarakan nilainya mencapai Rp320.224.367.806.
Ini tentunya menjadi persoalan bagi Pemkot Tarakan. Sekaligus jadi bukti bahwa Pemkot Tarakan gagal dalam mengatur dan mengelola anggaran daerahnya. Lebih jauh, besarnya utang itu juga mencerminkan lemahnya kemandirian keuangan Pemkot Tarakan.
Permasalahan kemandirian keuangan daerah tentu bukan persoalan yang bisa dipandang sebelah mata. Karena ini sangat berkaitan dengan pembangunan daerah dan kemampuan pemerintahnya. Khususnya dalam membiayai dan merealisasikan ketersediaan sarana dan prasaran masyarakat.
Utang Pemkot Tarakan
Terlebih, utang yang dilakukan oleh Pemkot Tarakan di atas bukanlah utang untuk pembangunan prasarana yang akan menjadi aset. Akan tetapi, utang tersebut hanya utang yang digunakan untuk konsumsi Pemkot Tarakan.
Bayangkan bila utang yang dimiliki Pemkot Tarakan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Tentu aset daerah nantinya dapat menghasilkan penerimaan daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Lain halnya dengan penggunaan yang sifatnya konsumtif, seakan-akan habis begitu saja tanpa bekas.
Oleh karena itu, publik berharap agar Pemkot Tarakan bisa bangkit dan mengelola pinjaman daerah itu dengan baik. Agar pinjaman yang dilakukan bukan justru membuat keuangan daerah memburuk.
Selain itu, pemerintah juga harus menjaga dan memperketat belanja daerah untuk sektor-sektor yang kurang memberikan peran pembangunan. Agar alokasi anggaran yang ada bisa lebih diprioritaskan pada hal-hal yang bisa memberikan manfaat secara langsung.
Terlebih, pemerintah juga mestinya memperkuat di sisi penerimaan daerah. Agar ketergantungan terhadap dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat bukan menjadi yang utama. Bila hal itu bisa dilakukan, Pemkot Tarakan bukan hanya bisa mandiri secara keuangan. Tapi, masyarakat akan sejahtera dan pemerataan pembangunan bisa terus digalakkan.
Baca juga : Ada Indikasi Tak Beres pada Urusan Penyusutan Aset di Pemkot Tarakan?
