• Selasa, 28 Juni 2022

Penyertaan Modal Miliaran BUMD di Pemkab OKU Bermasalah?

- Senin, 21 Januari 2019 | 19:30 WIB
Penyertaan Modal
Penyertaan Modal

Palembang, Klikanggaran.com (21-01-2019) - Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp7.690.000.000,00. Diketahui, anggaran ini terealisasi sebesar Rp7.690.000.000,00 atau 100,00% dari total anggaran.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten OKU tahun anggaran 2017, pencatatan investasi jangka panjang permanen dalam neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp82.915.285.638,27. Terdapat empat perusahaan daerah yang saham/ kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten OKU lebih dari 99%.

Adapun keempat Perusda tersebut adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten OKU. PD Pasar Kabupaten OKU. PD Baturaja Multi Gemilang dan PT BPR Baturaja. Pemerintah Kabupaten OKU juga mencatat penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel. Namun, kepemilikan sahamnya per 31 Desember 2017 hanya sebesar 1,96%. Sehingga bukan merupakan saham pengendali.

Namun, sayang seribu sayang, ada informasi yang didapat Klikanggaran.com atas akun investasi permanen Pemkab OKU. Diketahui, ternyata berindikasi terdapat sejumlah permasalahan yang berpotensi menabrak sejumlah peraturan yang ada, alias tak sesuai aturan. Salah satunya mengenai penyertaan modal pada PT BPR Baturaja senilai Rp8.500.000.000,00.

Penyertaan Modal


Dari nilai penyertaan modal tersebut, diketahui ada nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berindikasi belum mendapat persetujuan sesuai hasil RUPS dari pihak PT BPR Baturaja. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten OKU baru mengeluarkan Perda tentang penyertaan modalnya. Selain itu, PT BPR Baturaja juga diketahui belum membuat usulan atas penambahan modal disetor dan melampirkan Corporate plan.

Salah satu pejabat Pemkab OKU menuturkan, terjadi kesalahan penafsiran pada pasal 9 ayat 1 Perda Kabupaten Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan PT BPR Baturaja. Yang menyebutkan bahwa modal dasar PT BPR Baturaja ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00.

Kondisi tersebut berindikasi menabrak sejumlah peraturan yang ada. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 75 menyatakan, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pasal 9 Ayat (2) yang menyatakan bahwa modal disetor pada saat ditetapkan peraturan daerah ini adalah Rp7.500.000.000,00. Dan, ayat (5) yang menyatakan bahwa pengusulan penambahan modal disetor oleh PT BPR Baturaja harus dilampiri corporate plan.

Baca juga : Ya Ampun, Begini Buruknya Sewa Kendaraan di Pemkab OKU Selatan?

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X