Jakarta, Klikanggaran.com (07-01-2019) - Sepanjang tahun 2018, masyarakat tidak henti-hentinya dikagetkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan pejabat ecek-ecek yang terjaring OTT KPK, kebanyakan dari mereka adalah kepala daerah, mulai dari Bupati, Walikota, sampai Gubernur.
Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana kinerja Bos Kepala Daerah, yang tidak lain adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Banyak pihak menilai, maraknya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah, salah satu sumber masalahnya ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selama ini kinerja Mendagri ngapain saja, kok bisa banyak kepala daerah yang bebas embat duit rakyat? Begitu kira-kira pertanyaan masyarakat.
Berbicara kinerja Kemendagri, secara umum kementerian ini memiliki 13 program pokok. Adapun program yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah daerah sedikitnya ada 4. Mulai dari program pengawasan internal Kemendagri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian program bina pembangunan daerah, program bina otonomi daerah, serta program bina pemerintah desa.
Kepala Daerah Banyak Kena OTT
Seperti yang disampaikan Direktur Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI Publik), Adri Zulfianto, dalam sebuah kesempatan. Menurut Adri, Kemendagri selama ini tidak ada gebrakan, kinerjanya juga tidak kelihatan.
“Selama ini kita mempertanyakan kinerja Kemendagri ngapain saja? Masa sampai ada 29 kepala daerah yang korupsi, hanya dalam selang waktu 1 tahun (2018). Ada yang tidak beres dengan sistem pengawasan dari Kemendagri selama ini, minimal dari segi pencegahan. Sayangnya hal ini sama sekali tidak terlihat,” sesal Adri.
Hal senada disampaikan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA). Menurut Jajang, padahal Kemendagri ini di tahun 2018 memperoleh anggaran yang cukup besar. Dibandingkan tahun 2017, naik Rp 348,6 miliar atau menjadi Rp3.029.000.000.000.
“Uang triliunan ini di antaranya dugunakan untuk program pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah,” tutur Jajang saat dihubungi Klikanggaran.com pada Minggu, 06 Januari 2018 via telephone.
Tapi, hasilnya apa? Masih banyak pejabat daerah yang bebas korupsi sampai kena OTT KPK. Jajang menambahkan, kinerja Kemendagri di tahun 2019 harus mengalami perbaikan. Karena pemerintah pusat melalui Kemenkeu telah menambahkan jatah belanja Kemendagri. Yaitu menjadi Rp3.173.000.000.000.
“Jangan sampai anggaran terus nambah, kinerja gitu-gitu saja,” tutup Jajang.
Baca juga : OTT Kepala Daerah Bukan Bukti Kecilnya Gaji, Tapi Karena Ini
