Jakarta, Klikanggaran.com (29-03-2018) - Untuk diketahui, kondisi pendidikan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang sampai tahun 2016 yang dipimpin oleh Bupati Ir. Hanan Rozak, M.S., tercatat 50,0% Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum terakreditasi. Bisa disimpulkan, sekolah yang belum terakreditasi ini cacat secara administrasi serta tidak maksimal dalam proses pengajaran, sebab terdapat standar yang tidak terpenuhi. Dalam kondisi ini, Bupati Tulang Bawang tidak dapat mengarahkan Dinas Pendidikan dan satuan kerja di bidang pendidikan untuk mengurus pendidikan di Tulang Bawang.
Catatan Koordinator Investigasi Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik), Wahyudin Jali, mengungkapkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan pendidikan harus tetap diupayakan dengan memenuhi standar di setiap jenjang pendidikan khususnya di Pemkab Tulang Bawang.
“Dimulai dengan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas, kuantitas, sarana dan prasarana pendidikan. Itu semua penunjangnya,” ungkap Jali pada klikanggaran.com, Kamis (29/03).
Jali memaparkan, mutu pendidikan sekolah bisa dilihat dari terakreditasinya sekolah. Masyarakat bisa menilai tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan serta memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Dengan berlandasan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Surat Keputusan Mendiknas no/87/U/2002.
Padahal, program pendidikan adalah salah satu program yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Sehingga kedepan, kualitas pendidikan yang baik akan berdampak pada sumber daya manusia yang baik juga. Pada akhirnya, masyarakat di Tulang Bawang kedepan bisa mengejar ketertinggalannya.
“Jadi, apa aja kerja Bupati Hanan Rozak selama ini?? Sampai-sampai 50 persen sekolah masih belum terakreditasi,” pungkas Jali.
“Pendidikan itukan amanat Undang-Undang, mestinya Bupati harus memprioritaskannya dari program-program lainnya,” tutup Jali.
