Jakarta, Klikanggaran.com (19-03-2018) – Pidato Presiden Jokowi tentang pengelolaan keuangan yang kurang efektif pada beberapa kementerian termasuk di antaranya Kemnaker, sepertinya layak dibenarkan.
Pasalnya, data Klikanggaran.com saja menunjukkan tentang ketidakefektifan kerja pejabat Kemnaker yang dalam pengawasannya lalai. Sehingga terjadi pemborosan yang diakibatkan dari kelebihan jumlah personil pengelola keuangan atas honorarium pengelola keuangan satker UPTP sebesar Rp125.400.000.
Padahal, ketentuan tentang jumlah staf pengelola keuangan (SPK) telah diatur dengan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117/PMK.02/2016.
Atas permasalahan yang terjadi, publik menilai bahwa Kemnaker memang tidak mampu membuktikan kinerja yang memuaskan. Dan, publik menilai, mesti segera mempertimbangkan kinerja Menteri Hanif Dakhiri, karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap anak buahnya yang merugikan negara ratusan juta.
