Jakarta, Klikanggaran.com (23/9/2017) - Sebelumnya rakyat jangan enek dulu, ya. Ketika mengetahui bahwa pada tahun 2017 Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp3.455.760.000 hanya untuk membayar satu orang, yaitu Sekretaris Menteri. Dengan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar ini, berarti Sekretaris Eksekutif Menteri akan dibayar sekitar Rp287.980.000 per bulan.
Dari masukan yang sudah diserap Klikanggaran.com di lapangan, sebagian publik berpikir, dengan bergaji atau memiliki pendapatan sebesar Rp 287,9 juta per bulan, maka seorang Sekretaris Menteri akan bisa belanja atau menghabisan gaji tersebut setiap hari sebesar Rp 9,4 juta. Lalu, pasti publik menyatakan, bahwa memang enak jadi Sekretaris Menteri Kementerian BUMN dengan gaji semahal itu.
Padahal, saat ini daya beli rakyat semakin menurun, dikarenakan untuk mencari uang sepuluh ribu saja, bagi rakyat susahnya bukan main. Sudah bekerja keras dengan membanting tulang dan juga baju sudah berkeringat, tapi uang sebesar sepuluh ribu saja, belum tentu bisa didapat. Nasib orang susah atau orang miskin memang sangat menyakitkan.
Beda dengan orang yang sudah menjadi Sektetaris Menteri di Kementerian BUMN. Cari uang sebesar Rp 287,9 juta per bulan tidak usah berpanas-panasan seperti orang miskin. Akan disediakan ruang yang nyaman berisi pewangi dan ber-AC, atau barangkali juga akan disediakan kursi empuk seharga Rp 10 juta seperti kursi yang dipunyai Anggota Dewan DPRD Jawa Barat.
Bila sudah melihat perbedaan pendapatan antara rakyat miskin dengan Sekretaris Menteri Kementerian BUMN, maka dipersilahkan rasa enek atau rasa mual itu segera hilangkan saja. Caranya bisa dimuntahkan saja, agar dapat menghilangkan sedikit rasa sakit dada saat melihat ketidakadilan disebabkan menemukan pendapatan yang jomplang sekali antara rakyat dengan Sekretaris Menteri tersebut.
Sebetulnya, tidak pantas membandingkan pendapatan rakyat miskin dengan Sekretaris Menteri Kementerian BUMN. Karena pendapatan Sekretaris Menteri bila dibandingkan dengan gaji DPR saja pasti keok. Bahkan, anggota dewan sekalipun tidak bisa melampaui gaji Sekretaris Menteri tersebut. Asal anggota DPR tersebut tidak korupsi.
