Jakarta, Klikanggaran.com (1/9/2017) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di era Suyoto, digembar-gemborkan sebagai kabupaten teladan terkait pengelolaan keuangan daerahnya. Kali ini, Klikanggaran.com akan mencoba menelisik lebih dalam lagi terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan data yang masuk ke Klikanggaran.com, untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, khususnya terkait laporan saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Bojonogero, tercatat sebesar Rp31.525.761.504. Laporan saldo persediaan tersebut terdiri dari 22 jenis persediaan seperti Persediaan Alat Tulis Kantor, Persediaan Alat Listrik, sampai Persediaan Materai.
Setelah adanya pemeriksaan uji petik oleh pihak berwenang, ditemukan laporan yang tidak sesuai dengan data di lapangan. Ketidaksesuaian data tersebut ada pada 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni; Dinas Kesehatan, RSUD Sumberrejo, Dinas Pengairan, serta Dinas Peternakan dan Perikanan.
Secara garis besar, ada 5 catatan ketidaksesuaian laporan saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berikut rinciannya:
1. Terdapat selisih lebih atas pencatatan saldo akhir persediaan obat-obatan pada Dinas
Kesehatan sebesar Rp29.901.960 di Dinas Kesehatan.
2. Terdapat selisih jumlah fisik barang dengan catatan pada kartu stok persediaan di RSUD
Sumberrejo.
3. Terdapat barang persediaan yang telah kadaluarsa/usang namun masih tercatat sebagai
barang persediaan di RSUD Sumberrejo.
4. Terdapat perbedaan pencatatan saldo akhir persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
antara dokumen pengelolaan BBM dengan laporan persediaan BBM di Bidang
Sekretariat dan Operasional pada Dinas Pengairan, dan
5. Terdapat persediaan induk ikan yang kurang dilaporkan sebesar Rp31.574.343 di
